Perilaku Politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan Post Behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan Partisipasi politik merupakan aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga Negara, bukan politikus atau pegawai negeri.
Partisipasi politik ini pun bersifat sukarela dan bukan dimobilisasi oleh Negara maupun partai yang berkuasa (Basri, 2011: 97). Dengan itu, maka kita mengetahui bahwa partisipasi politik itu merupakan suatu hal yang bersifat suka rela terhadap masyarakat yang aktif dalam perpolitikan ini.
B. RUMUSAN MASALAH
A. Seperti apa perilaku politik ?
B. Bagaimana Efek komunikasi massa pada perilaku politik ?
C. Apa pengertian partisipasi politik ?
D. Bagaimana tingkatan partisipasi politik ?
C. TUJUAN
A. Untuk mengetahui perilaku politik
B. Untuk mengetahui Efek komunikasi massa pada perilaku politik
C. Untuk mengetahui partisipasi politik
D. Untuk mengetahui tingkatan partisipasi politik
BAB II
PEMBAHASAN
PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK
A. Perilaku politik
Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.[1]
Perilaku politik, salah satunya, di pengaruhi oleh factor budaya yang di anut serta proses komunikasi politik yang di laluinya. Untuk melihat relasi-relasi sociologis di antara factor-faktor tersebut, pada bagian ini akan di bahas satu di namika komunikasi dengan memusatkan perhatian pada peran-peran politik yang di mainkan kekuatan islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sementara keterlibatan politik seseorang atau sekelompok orang hamper selalu berkaitan dengan proses komunikasi politik yang di perankannya. Seperti di katakana nimmo (1980:180), keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik di satu pihak, dan di pihak lain, komunikasi politik juga bisa menekankan partisipasi politik. Karena itu maneuver-manuver politik yang sering keluar dari sejumlah elit dan actor politik pada umumnya, pada gilirannya dapat berimplikasi pada pembentukan perilaku politik individu dan kelompok yang terlibat dalam proses tersebut. Pesan-pesannya akan menjadi rujukan penting dalam mengambil tindakan-tindakan formal ataupun informal khususnya berkenaan dengan aktifitas politik. [2]
v Model Perilaku Politik
Ada tiga kemungkinan dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik yakni, individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga Negara biasa.
Agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif (kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa), sedangkan tipologi politik kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik dijelaskan dari sudut psikologik di samping pendekatan structural fungsional dan structural konflik.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut.
Ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik yaitu :
a. Lingkungan sosial politik tak langsung (sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa).
b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor (keluarga, agama, sekolah,dan kelompok pergaulan).
c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Ada tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri.
d. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan.
Faktor lingkungan sosial politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Selain itu, mempengaruhi juga lingkungan social politik langsung berupa situasi. Tidak hanya itu saja, faktor lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian (sikap).[3]
B. Efek komunikasi massa pada perilaku politik
�Jimmy carter was a media president�. Tulis pakar politik Thomas R. Dye dan L. Harmon Zeigler dalam sketsa tentang kenaikan dan kejatuhan politik jmmy carter (Graber, 1984:1), ungkapan ini di dasarkan pada kenyataan bahwa carter terpilih sebagai president dan jatuh kembali pada kekuasaannya merupakan rekayasa produk media.
Kasus caster memang belum tentu mewakili suasana politik Indonesia. Perkembangan media massa serta ideology yang mengendalakannya, system politik yang di anut Negara, ataupun pengalaman politik masyarakatnya belum tentu menggambarkan kenyataan yang sama a tara amerika dan Indonesia. Jika carter menang karena jasa media, belum cukup bukti yang teruji secara ilmiah bahwa dari lima president terpilih di Indonesia (dari soekarno hingga megawati putrid soekarno) menang karena jasa media.
Tapi sebagai salah satu upaya untuk mengabstraksikan kenyataan ked alam konsep-konsep, kasus ini tetap penting untuk di analisis. Substansinya adalah bahwa media massa memiliki kekuatan pengaruh yang besar dalam ikut mengendalikn arah perubahan masyarakat, khususnya dalam kerangka politik. Apa yang di lakukan media adalah sesuatu yang menjadi perilaku politik masyarakat, baik perilaku mendukung atau menentang. [4]
Itulah sebabnya, para peneliti percaya bahwa media massa memiliki pengaruh penting dalam proses pembentukan cara berfikir dan berperilaku politik masyarakat. Studi yang di lakukan jalaluddin rakhmat (1982).
C. Partisipasi politik
Apakah partisipasi politik itu? sebagai definisi umum dapat di katakana bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sesorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public polici)[5]. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberukan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan direct actionnya, dan sebagainya.
Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang di laksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengewanjatahan dari penyelenggaraan kekeuasaan politik yang absah oleh rakyat.
� Partisipasi politik di Negara demokrasi
Kegiatan yang dapat di kategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intesitas. Biasanya di adakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya.
� Partisipasi politik di Negara otoriter
Di Negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi pada masa umumnya di akui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik. [6]
� Partisipasi politik di Negara berkembang
Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan Negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar
keterbelakangannya karena di anggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat.
vModel Partisipasi Politik
Partisipasi politik di Negara-negara yang menerapkan system politik demokrasi merupakan hak warga Negara tetapi dalam kenyataan persentase warga Negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara ke Negara yang lain.
Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Sedangkan dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah.
Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Sedangkan dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah.
v Fungsi Partisipasi Politik
Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individualmaupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane (Rush dan Althoff, 2005) dalam studinya tentang keterlibatan politik , menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu.
1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai saran untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.
D. Tingkatan Partisipasi Politik
Identifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi politik, ternyata tidak cukup untuk menjelaskan bobot dari masing-masing kegiatan tersebut. Hal ini dibutuhkan guna menjelaskan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk-bentuk praktik partisipasi politik, bisa diukur dari segi efektivitasnya.
Hal ini berkenaan dengan defenisi inti seperti yang dikemukakan Huntington dan Nelson, yaitu berkenaan dengan pengaruh kegiatan partisipasi politik terhadap proses politik yang dilakukan pemerintah. Untuk menganalisis tingkat-tingkat partisipasi politik, mereka mengajukan dua kriteria penjelas.
� Pertama, dilihat dari ruang lingkup atau proporsi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
� Kedua, intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik Hubungan antara dua kriteria ini, cenderung diwujudkan dalam hubungan �berbanding balik�.
Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam
intensitas yang kecil atau rendah, misal partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, maka intensitasnya semakin tinggi.
Tingkatan Partisipasi Politik
Tingkatan Partisipasi Politik
1. Pejabat, Partai sepenuh, Waktu. Pemimpin partai/kelompok kepentingan (Aktivis).
2. Petugas kampanye. Anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan dalam proyek-proyek sosial (Partisipan).
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.
Definisi umum dapat di katakana bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sesorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public polici). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberukan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan direct actionnya, dan sebagainya.
DAFTAR PUSTAKA
� Santoso Budi Joko. Modul Kewarganegaraan . Solo: Hayati. 2006.
� Surbakti Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. 1992.
� muhtadi saeful Asep. komunikasi politik Indonesia. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. 2008
� Budiardjo Miriam. dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
[4] Asep saeful muhtadi, komunikasi politik Indonesia, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.50-51
