BAB I
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah kunci keberhasilan sebuah negara, bahkan kemajuan sebuah negara salah satunya tergantung dengan bagaimana pemerintahan sebuah negara memuliakan pendidikan dan pemerataannya, karena pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara. Untuk itu negara Indonesia perlu melakukan adanya perbandingan sistem pendidikan negara lain, dalam hal ini salah satu negara yang dapat kita perbandingkan adalah negara Australia.
Australia adalah sebuah negara industri yang demokratis dan sistem pendidikannya banyak kesamaannya dengan sistem pendidikan negara-negara lain khususnya negara-negara Persemakmuran. Namun demikian, karena faktor sejarah, geografi dan bentuk sosial politiknya telah membuat struktur dan masalah pendidikan menjadi unik. Pemerintah Australia mengupayakan agar jumlah siswa yang putus sekolah dapat ditekan seminimal mungkin, karena putus sekolah bisa berdampak pada pengangguran dan kualitas kerja. Komitmen pemerintah Australia untuk mengantisipasi hal tersebut melakukan langkah proaktifdengan menyediakan bantuan keuangan bagi siswa-siswa menengah, terutama pada tahun-tahun terakhir dan berusia dibawah 19 tahun. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan membahas dan menguraikan bagaimana potret sistem pendidikan yang ada di Australia dan income negara Australia.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sistem pemerintahan Australia
Ketik para pelaut Belanda pertama kali melihat Australia pada awal abad ke-17, diperkirakan ada sepertiga juta penduduk pribumi aborigin yang mencakup ratusan suku dengan bahasa dan budaya masing-masing menempati negeri yang telah dihuni nenek moyang mereka 60.000 tahun sebelumnya.
Pemerintahan kolonial Britania Raya membuka benua ini kapada penetap eropa dan membawa adat sitiadat dan hukum Inggris ke Australia. Sekarang , negeri ini menjadi negara demokrasi parlementer yang meminjam tradisi politik inggris maupun Amerika Serikat.
Pada tanggal 1 Januari 1901, parlemen persemakmuran pertama dibuka di Melbourn. Pada bulan September tahun sebelumnya, Ratu Victoria, telah menandatangani suatu proklamasi yang salah satu bagiannya berbunyi, �Oleh karena itu, kami, dengan, dan atas nasihat Dewan Penasehat kami memandang perlu mengeluarkan pernyataan Proklamasi Kerajaan kami dan dengan ini pula kami menyatakan bahwa sejak tanggal 1 Januari 1901 rakyat New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland, Tasmania, dan Australia Barat bersatu ke dalam Persemakmuran Negara-Negara Federal di bawah nama Persemakmuran Autralia.� Oleh sebab itu, Australia menjadi sebuah bangsa baru pada abad yang baru pula yaitu abad ke 20. [1]
Australia merupakan suatu Negara dengan demokrasi parlementer, anggota Persemakmuran dan secara formal tunduk pada kekuasaan Raja atau Ratu Inggris yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal dan oleh para gubernur keenam Negara bagiannya. Semua negara bagiannya bersama-sama membentuk suatu federasi: �Persemakmuran Autralia� (Commonwealth of Autralia).[2]
Menurut undang-undang dasar, Gubernur jenderal adalah kepala negara dan secara formal memegang kekuasaan eksekutif. Gubernur Jenderal diangkat pemimpin Monarki Inggris atas saran Perdana Menteri. Kekuasaannya meliputi meminta pelaksanaan sidang Parlemen atau membubarkannya, dan menyetujui perundangan. Menjabat hingga mengundurkan diri atau diganti oleh pemimpin monarki. Kekuasaan Pemerintah sesungguhnya dipegang oleh PM dan kabinet. Menurut tradisi, PM adaah pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas di House of Representatives, dan mengetuai kabinet. Para menteri kabinaet menetpkan program perundangan dan kebijakan pemerintah. Para menteri kabinet dipilih dari senat dan House of Representatives. Dengan 16 anggota dikabinet saat ini mereka adalah yang paling senior dari 28 menteri yang bergabung dalam kementerian pembuata kebijakan lebih besar pada pemerintahan federal.[3]
Pemerintahan Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer oleh dua majelis: dewan perwakilan dan senad. Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksklusif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat kabinet. Selain pengumuman keputusan diskusi kabinet disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solideritas kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni kabinet bertanggungjawab kepada parlemen[4]
B. Kondisi demografi dan potensi income negara.
1. Kondisi Demografi
Australia adalah negara merdeka persemakmuran Inggris, luas Benua Australia adalah 7.682.300 km2, Penduduknya 17.562.000. Kepadatan penduduk 2/km2. Ibu kota Australia adalah Canberra. Bahasa inggris. Agama Katolik Roma 26%, Gereja Anglikan Australia 26%, kristen lainnya 23 %, Islam, Budha, Yahudi dan kepercayaan lain 33%. Satuan mata uang dolar Australia (A$).
Letak astronomi benua Australia: 113 BT-155BT dan 10 LS-43LS, batas-batas benua Australia diantaranya:
a. Barat : Samudera Hindia (Samudera Indonesia).
b. Timur : Samudera Pasifik dan Laut Tasmania
c. Utara : Laut Timur dan Laut Arafuru.
d. Selatan : Samudera Hindia.
e. Timur Laut : Laut koral
Australia yang nama resminya The Commonwealth of Australia adalah suatu federasi dari 6 negara bagian, yakni : New South Walles ibukota Sydney, Queensland ibukota Brisbane, Australia Barat ibukota Perth, Australia Selatan ibukota Adelaide, Victoria ibukota Melbourn, Tasmania ibukota Hobart, Teretorial ibukota Australia ibukota Canbeera, Teritorial Utara atau Australia Utara ibukota Darwin. Ditambah dua wilayah intern-northern Territory dan Australian Capital Territory. Wilayah ekstern terdiri dari kep. Norfolk, wilayah Antartika Australia, kep. Cocos (keeling), dan P. Crismast di Samudera Hindia, serta mencakup wilayah kep. Laut Koral yang terdiri dari sejumlah pulau kecil di kwasan pasifik.[5]
2. Potensi Income Negara
Sumber utama pendapatan negara australia ialah pajak penghasilan, bea cukai, dan pajak penjualan, jasa, dan produksi. Hanya parlemen persemakmuran yang berwenang membuat undang-undang tentang pungutan bea cukai, dan pajak penjualan, jasa dan produksi. Sementara itu baik persemakmuran yang berwenang membuat penghasilan sampai Perang Dunia II, dan pada tahun 1942 dinyatakan berlaku pajak penghasilan tunggal yang dikenakan hanya oleh persemakmuran. Dengan demikian, maka terkumpul dana yang diperlukan pemerintah bagi pembiayaan jasa penting, seperti halnya penyelenggaraan peradilan, kepolisian, transportasi, pembangunan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.selain itu, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak penghasilan, pungutan jasa, penjualan dan produksi. Negara benua ini tergolong cukup kaya dengan pendapatan perkapitanya mencapai US$ 17.000 [6]
C. Filsafat pendidikan dan Orientasi Pendidikan
Orang australia bangga akan percampuran multi budaya yang ada di kota-kota mereka, baik besar maupun kecil mereka sangat menghargai perbedaan tidak ada larangan bagi setiap orang yang beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dengan dasar inilah pengembangan pendidikan di australia diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan pendidikannya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah hanya memberi pedoman yang berupa tujuan umum pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing lembaga. Sedangkan untuk lembaga pendidikan agama dikelola oleh pihak swasta tidak ada kurikulum yang pasti dalam pendidikan agama.[7]
D. Kebijakan di bidang pendidikan agama
Sekolah islam bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah islam di Australia. Bersamaan dengan pertumbuhan islam dan masyarakat muslim di benua Kanguru, lembaga pendidikan islam, sejak dari nonformal seperti �Saturday of sunday school�. Pengajian anak-anak pada sabtu dan minggu sampai sekolah islam terus berkembang. Istilah �madrasah� tidak populer dan hampir tidak digunakan sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan islam.
Sudah menjadi komitmen universitas-universitas di seluruh Australia yang selalu berusaha memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa mereka yang beragama islam sebagaimana dengan mahasiswa latar belakang budaya lain untuk memperoleh kebebasan dalam menjalankan agama mereka masing-masing dalam area kampus. Umumnya di setiap universitas di bentuk wadah pendukung dan sosial yang khusus di tunjukkan untuk membantu mahasiswa muslim di Australia, selain itu juga hadirnya perkumpulan-perkumpulan mahasiswa internasional yang umum. Orang Australia bangga akan percampuran multi budaya di kota-kota mereka.[8]
Di antara sekolah-sekolah Islam tersebut, yang paling populer adalah King Khalid Islamic College (berdiri 1983) dan Minaret College (1993), keduanya berada di Melbourne. Kedua sekolah Islam ini seperti juga sekolah-sekolah Islam umumnya didirikan dan dikelola para migran Muslim di Australia dengan juga melibatkan tokoh-tokoh Muslim di luar Australia.
Semua sekolah Islam tersebut pada dasarnya sudah menerapkan kurikulum negara bagian sesuai dengan standar nasional dalam mata pelajaran-mata pelajaran umum. Dengan demikian, mereka mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi, dan selanjutnya berhak menerima subsidi dari pemerintah. Akan tetapi, seperti diungkapkan Professor Saeed, bahwa berbagai mata pelajaran agama (Islam) tidak memiliki kurikulum dan standar baku. Tidak ada otoritas di kalangan Muslim Australia yang merumuskan kurikulum mata pelajaran agama. Hasilnya, masing-masing merumuskan sendiri kurikulum berbagai mata pelajaran agama.[9]
E. Kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal
Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk departemen pendidikan negara bagian, universitas, dan lembaga lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih oleh badan-badan yang relevan. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan.
Adapun Sistem pendidikan formal di Australia menempati tahapan antara lain:
1. Pendidikan pra sekolah
Pendidikan prasekolah lebih bervariasi pengadministrasian, pendanaan serta kurikulumnya dibandingkan sektor pendidikan lainnya karena banyak dikelola oleh badan-badan swasta, dan keterlibatan pemerintah juga berbeda-beda terhadap lembaga ini. Pendidikan pra sekolah diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. pendidikan ini tidak dilaksanakan secara intensif.
Pendidikan ini merupakan pengalaman pertama bagi anak-anak Australia untuk belajar dengan orang lain di luar pengasuhan tradisonal, misalnya, penitipan siang hari (day care) atau kelompok bermain. kegiatan semacam ini umumnya tidak dianggap sekolah. Namun, sebagian pendidikan pra sekolah terpisah dari sekolah dasar di semua Negara dan teritori, kecuali Western Australia dan Queensland di mana pendidikan pra sekolah diajarkan sebagai bagian sistem sekolah dasar.[10]
2. Jenjang pendidikan dasar
Australia terdiri dari 6 negara bagian (New South Wales, Queensland, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat dan Victoria) dan 2 wilayah daratan (Northern Territory dan Australian Capital Territory). Pada masing-masing negara bagian dan wilayah daratan terdapat perbedaan lamanya pendidikan dasar (Primary School), yaitu ada yang 6 (enam) tahun dan ada yang 7 (tujuh) tahuan.
Seluruh sekolah dasar pemerintah dan hampir semua sekolah dasar adalah Coeducational. Anak-anak yang masuk dalam pendidikan dasar berusia 6 tahun sampai usia 12 dan 13 tahun.
3. Jenjang pendidikan menengah
Pendidikan menengah seluruh siswa mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya 3 tahun. Sesudah batas umur meninggalkan sekolah dasar. Pendidikan menengah Junior Secondary School adalah wajib bagi anak yang berusia usia 12 atau 13 tahun sampai 16 tahun tergantung dari lamanya pendidikan menengah di daerah tersebut. Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital Territory, lama pendidikan Junior Secondary School selama 4 tahun dan untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, lama pendidika Junior Secondary School selama 3 tahun. Sedangkan lama pendidikan untuk Senior High School sama di setiap negara bagian dan wilayah daratan, yaitu selama 2 tahun.
Pada jenjang pendidikan Senior High School, setiap siswa berkewajiban memilih program pendidikan kejuruan atau pendidikan umum. Di Australia pendidikan kejuruan diarahkan untuk pasar kerja. Di mana setiap negara memiliki kejuruan Pendidikan dan Pelatihan (Vocational Education and Training / VET). VET mempersiapkan siswa untuk bekerja yang tidak perlu gelar sarjana. Biasanya, VET memakan waktu 2 tahun setelah pendidikan Senior High School atau 4 tahun setelah Junior Secondary School. VET merupakan pendidikan berupa kursus keterampilan dan mendapat sertifikat.
4. Jenjang pendidikan tinggi
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan sertifikat, diploma, sarjana, sertifikasi (Graduate Certificate), profesi (Graduate Diploma), magister dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Australia. Perguruaan tinggi di Australia adalah Program Lanjutan, Akademi, Sekolah Tinggi dan Universitas.
Program lanjutan di Australia merupakan jalur pendidikan berupa kursus keterampilan. Jalur pendidikan ini tidak mengutamakan gelar sarjana dan mendapatkan sertifikat dengan level I-IV. Sedangkan, Sekolah tinggi dan univeristas bertujuan untuk mencetak sarjana, magister maupun doktor.[11]Tahun akademik di Australia dimulai pada akhir bulan Januari dan berakhir pada pertengahan bulan Desember.
Tahun akademik dibagi ke dalam empat term di mana setiap term yang lamanya kurang lebih 10 minggu. Pada akhir setiap term, para murid mendapatkan dua minggu liburan, namun pada akhir tahun semua murid mendapatkan liburan selama kurang lebih enam minggu.[12]
F. Dinamika dalam pengembangan Kurikulum
Suatu kecenderungan pada semua system sekolah negeri semenjak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah. Tetapi kecepatannya sangat bervariasi. Pada beberapa Negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada Negara bagian lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci tetapi berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir, detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal.
Di pusat, penyusunan pedoman kurikulum serta objektif kurikulum secara umum biasa menjadi tanggung jawab seksi kurikulum dalam departemen pendidikan. Pedoman kurikulum pada dasarnya disusun oleh komisi-komisi kurilkulum yang sudah ada untuk setiap bidang studi. Walaupun sekolah-sekolah swasta memiliki otonomi yang cukup luas dalam hal kurikulum, dalam banyak hal mereka mengikuti kurikulum yang sama di sekolah-sekolah negeri dan Negara bagian atau teritorinya.
Pada umumnya, sekolah dan guru-guru secara individu punya kebebasan memilih bahan atau materi pelajaran. Otonomi ini didukung dengan pengalokasian dana ke sekolah sehingga dengan itu bahan dan buku pelajaran dapat dibeli secara langsung. Adanya variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum, maka terdapat pula perbedaan dalam pengimplementasiannya. Dalam hal kurikulum disusun berdasarkan pedoman dan materi pelajaran dari pusat, pejabat-pejabat atau senior dari pusat secara teratur mengunjungi sekolah-sekolah untuk memonitoring pelaksanaan kurikulum. Pada Negara bagian yang kurikulumnya disusun berdasarkan tujuan umum yang ditetapkan oleh pusat, tugas pejabat yang berkunjung lebih bersifat memberi nasehat atau saran, sementara tugas utama memonitoring implementasi kurikulum diserahkan kepada kepala sekolah.[13]
Untuk kurikulum pada masing-masing negara bagian dan wilayah daratan ada yang sama ada juga yang berbeda, tergantung dari otorita daerah masing-masing. Untuk semua negara bagian dan wilayah daratan Sekolah Dasar (Primary School) yang bersifat keagamaan merupakan milik swasta (tidak ada satupun sekolah dasar yang bersifat keagamaan merupakan sekolah dasar negeri).
Masalah yang terjadi dalam penyusuna kurikulum adalah mengenai isinya, karena dilihat bahwa masyarakat Australia sekarang semakin pluralistic dan sekaligus multicultural. Sesudah tahun 1970, semua departemen pendidikan terlibat dalam peninjauan kembali tujuan, struktur, dan kurikulum. Diantara upaya yang dilakukan adalah menentukan dan mengembangkan kurikulum inti. Di samping itu, pada tingkat pendidikan menengah, banyak sekolah yang menawarkan mata kuliah alternative di luar mata kuliah yang sudah ada, dengan prioritas pada bidang keahlian jurusan dan teknologi.[14]
Sedangkan dalam hal tanggung jawab tentang metodologi pengajaran pada prinsipnya terletak pada masing-masing guru dan sekolah. Pada umumnya format pengajaran di pendidikan dasar ialah seorang guru memegang satu kelas, tetapi ada kecenderungan terjadinya variasi pengelompokan kelas. Sama halnya di sekolah menengah, hamper semua siswa tetap dalam kelompok-kelompok umur yang bersamaan, dan mereka diajar oleh guru-guru bidang studi, dan ada kecenderungan untuk mengelompokkan siswa tidak berdasarkan kesamaan umur (horizontal age grouping) tetapi beda umur (vertical age grouping), diajar oleh tim guru (team teaching), dan siswa di kelompokkan dalam format-format kecil.[15]
Pengembangan kurikulum di Australia telah melibatkan semua stakeholder pendidikan. Kurikulum yang digunakan di Australia disebut curriculum framework. Curriculum Framework di Australia disusun dalam rangka menyongsong datangnya Abad XXI, dengan semboyan "Educating our Children to succeed in the 21th Century". Ada 8 kondisi yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu (1) cultural diversity, (2) changes in the family structure, (3) rapid pace of technologival change, (4) global environmental issues, (5) changing nature of social conditions, (6) change in the workplace, (7) inter-dependence in the global economy, (8) uncertain standards of living.[16]
G. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
Dalam tahun 1981, sebanyak 92.000 orang guru purna waktu bertugas pada sekolah-sekolah pendidikan dasar dan sebanyak 86.000orang di sekolah menengah yang menjadikan rasio murid-guru 20.3 pada pendidikan dasar dan 12.9 pada pendidikan menengah. Dari tahun 1955 sampai tahun 1977, pengangkatan guru meningkat dengan cepat, namun demikian kekurangan guru tetap saja terjadi.
Tetapi semenjak 1977, permintaan tambahan guru menurun karena peningkatan belanja pendidikan sangat lamban, jumlah mahasiswa stabil, dan resesi ekonomi berakibat kurangnya jumlahguru yang berhenti. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi menurunnya pengangkatan guru, pihak pendidikan tinggi mengurangi penerimaan mahasiswa yang masuk ke lembaga pendidikan guru.
Hampir semua guru prasekolah dan pendidikan dasar serta kebanyakan guru-guru di sekolah menengah dididik pada CAE; sejumlah guru sekolah menengah, dan beberapa orang guru pendidikan dasar mendapat pendidikan di universitas. Sedangkan guru-guru swasta mendapat pendidikan di sekolah-sekolah pendidikan guru yang dikelola oleh badan-badan keagamaan. Lamanya pendidikan bagi guru prasekolah dan pendidikan dasar biasanya empat tahun. Semua system sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan pendidikan dalam jabatan (inservise education), termasuk peningkatan kualifikasi atau ijazah dengan menyelesaikan kuliah-kuliah yang disetujui terlebih dahulu.[17]
H. Pembiayaan pendidikan
Fungsi pemerintah dalam pengadaan pendidikan tercermin pada sumber dan system pendanaan. Pendidikan secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah Negara bagian, tetapi pada prakteknya pendanaan pendidikan itu merupakan tanggung jawab yang bersifat amalgam, yaitu gabungan dari berbagai sumber dana.
Negara bagian punya tanggung jawab utama membiayai pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah negeri dan TAFE, serta menyediakan bantuan bagi sekolah-sekolah swasta termasuk prasekolah swasta (taman kanak-kanak). Sedangkan pemerintah commonwealth punya tanggung jawab penuh atas pembiayaan universitas dan institusi CAE, dan memberikan dana-dana tambahan bagi pendidikan prasekolah, sekolah negeri dan swasta serta TAFE. Badan-badan pemerintah setempat pada beberapa negara bagian punya peran yang sangat terbatas untuk memberi bantuan pada pusat-pusat pendidikan prasekolah.
Mahasiswa purnawaktu tingkat Sarjana Muda (S1) berhak mendapat bantuan biaya hidup. Kira-kira sepertiga dari mahasiswa mendapatkan bantuan ini. Pada 1983, bantuan maksimal pertahun bervariasi antara A$2.000 bagi yang tinggal berssama orang tua, dan A$3.100 bagi yang keuangannya tergantung pada kiriman orang tua. Mahasiswa pascasarjana purnawaktu juga berhak mendapatkan bantuan (award) yang sifatnya kompetitif yang jumlahnya A$6.900 pertahun ditambah bantuan untuk tanggungan. Bantuan ini mencapai 30% dari mahasiswa pascasarjana yang berhak menerima.
Bantuna keuangan bagi siswa pendidikan menengah yang purnawaktu diberikan kepada siswa yang berusia 19 tahun dengan harapan agar mereka mampu menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Kira-kira 45% siswa mendapatkan bantuan jenis ini.
Mulai tahun 1989, mahasiswa perguruan tinggi di Australia diharuskan membayar sebagian dari uang kuliahnya. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mahasiswa dapat membayarnya sekaligus pada waktu pendaftaran (dengan memperoleh sedikit diskon) atau membayarnya melalui pajak penghasilan setelah meninggalkan kampus. Pada pilihan kedua ini, pembayaran pertama dimulai apabila penghasilan yang bersangkutan telah mencapai A$7.000 per tahun (jumlah rata-rata penghasilan masyarakat).[18]
I. Ujian, Kenaikan Kelas, dan Sertifikasi
Selama bertahun-tahun sistem pendidikan Australia menggunakan sistem penilaian eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah Perang Dunia II hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah disaat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hampir seluruh sistem sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah. Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12.[19]
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa sistem pendidikan di Australia:
1. Australia merupakan negara persemakmuran dimana dalam masalah pendidikan merupakan tanggung jawab negara bagian.
2. Negara bagian Australia meliputi New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital Territory dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory.
3. Pembagian tingkat usia sekolah di australia terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu, pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.
4. Adanya kebebasan para siswa untuk memilih satu jurusan keahlian yang mereka minati untuk dipelajari selama empat tahun dikejuruan dengan pemagangan dan dapat sambil kuliah diperguruan tinggi dan bahkan dapat sambil kerja.
5. Dana Pendidikan merupakan tanggung jawab yang bersifat amalgam, yaitu gabungan dari berbagai sumber dana.Apresiasi untuk guru di bidang pendidikan sangat besar.
6. Adanya pendidikan keprofesionalan guru saaat para calon guru bersekolah dan ditandai dengan pemberian sertifikat.
DAFTAR PUSTAKA
Ensiklopedi Indonesia seri Geografi : Australia Oseania.1999. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Norhayati. 2011. Sistem Pendidikan Australia. Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana Universitas Palang Karaya.
Perpustakaan Nasional. 1999. Negara dan Bangsa. Jakarta: Grolier International.
Ratih Fitriani, Aswita, dkk. 2010. Ensiklopedia Pemerintahan & Kewarganegaraan sistem dan bentuk pemerintahan di dunia. Jakarta: Lentera Abadi.
Syah Nur,Agustiar. 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung: Lubuk Agung Bandung.
Saifullah. KONSEP PENDIDIKAN JERMAN DAN AUSTRALIA (Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia). Ilmiah Peuradeun: International Multidisciplinary Journal.
Bustamam Ismail, Perkembangan Islam di Dunia, (http://hbis.wordpress.com/2007/12/11/perkembangan-islam-di-dunia/), diakses tgl 18 2015, pukul 15.19 WIB.
Kedutaan Australia, Sistem Pemerintahan Australia,(http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html), akses tanggal 18 Mei 2015.
http://ilpendidikan.blogspot.com/ diakses tanggal 15 Mei 2015.
[2] Ensiklopedi Indonesia seri Geografi : Australia Oseania, ( Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 20
[3]Aswita Ratih Fitriani dkk, Ensiklopedia Pemerintahan & Kewarganegaraan sistem dan bentuk pemerintahan di dunia, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010 ), hlm. 112-113
[4] Kedutaan Australia, Sistem Pemerintahan Australia,(http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html), akses tanggal 18 Mei 2015.
[7] Bustamam Ismail, Perkembangan Islam di Dunia, (http://hbis.wordpress.com/2007/12/11/perkembangan-islam-di-dunia/), diakses tgl 182015, pukul 15.19 WIB.
[10] Norhayati, Sistem Pendidikan Australia (Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana Universitas Palang Karaya, 2011), hlm 8.
[11] Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara (Bandung: Lubuk Agung Bandung, 2001), hlm. 60-62.
[12]Saifullah, KONSEP PENDIDIKAN JERMAN DAN AUSTRALIA (Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia), Jurnal Ilmiah Peuradeun: International Multidisciplinary Journal, hlm. 17.
[13] Agustiar Syah Nur, Op. Cit., hal. 66-67.
[14] Ibid, hlm. 68.
[15] Ibid, hlm. 67.
[18] Ibid, hlm. 64-66.
