BAB I
PENDAHULUAN
Sebagai disiplin ilmu, Pendidikan Komparatif telah semakin berkembang dan diminati oleh banyak orang seiringdengan keinginan mayoritas bangsa-bangsa di dunia yang berusaha mempelajari aneka sistem pendidikan di tempat lain dalam rangka memperluas cakrawala di luar batas negerinya sendiri. Upaya bangsa-bangsa tersebut merupakan wujud keinginan untuk melakukan perbandingan pendidikan, sehingga beberapa hal positif dari penyelenggaraan pendidikan di tempat lain dapat di adopsi dan diterapkan di dalam negerinya sendiri.
Pada kesempatan kali ini pemakalah akan membahas lebih lanjut mengenai potret sistem pendidikan di negara Jerman. Yang didalam makalah ini memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Potret system pemerintahan
b. Kondisi demografi dan potensi income negara
c. Filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan
d. Kebijakan di bidang pendidikan agama
e. Kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal
f. Dinamika dalam pengembangan Kurikulum
g. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
h. Pembiayaan pendidikan
BAB II
PEMBAHASAN
A. Potret Sistem Pemerintahan
Republik Federal Jerman berdiri pada tahun 1949, bersamaan dengan kelahiran negara tersebut, di tahun yang sama telah terlahir sebanyak 793.095 bayi. Sejak tahun 1914 hingga 1949 atau dalam kurun waktu 35 tahun, Jerman mengalami dua kali perang dunia. Menjelang berakhirnya perang dunia II pada tahun 1945, Jerman mengalami goresan yang dalam akibat pendudukan tentara asing, pelarian, pengusiran, dan akhirnya pemisahan tanah (Jerman Barat dan Jerman Timur). Kemudian melalui perjanjian Paris, Republik Federal Jerman pada tahun 1955 menjadi anggota dari negara kesetuan negara-negara Barat yang Liberal keputusan tersebut tidak dapat ditarik kembali karena sebagai jaminan dari kebebasan dan perdamaian di Eropa. Politik dalam dan luar negeri Jerman berada di bawah gagasan pokok, yakni suatu tatanan damai yang membuat seluruh bangsa Eropa, termasuk seluruh Jerman, secara bersama-sama memasuki kebebasan.
Secara historis, bangsa Jerman memiliki sejarah amat panjang dan unik dengan kehidupan masyarakatnya yang unik pula. Kehidupan bangsa Jerman dimulai dari kondisi kehidupan yang masih amat primitif, kemudian berkembang menjadi bentuk negara-negara kecil di bawah pengaruh kerajaan Romawi sampai tahun 1806. Setelah itu jerman berada dalam kekuasaan Napoleon sampai awal abad 19 dan berlanjut menjadi negara Prusia yaitu tahun 1814-1871. Perkembangan berikutnya adalah negara kekaisaran Jerman tahun 1871-1918, Republik Weimar 1919-1933, Era Nazi (1933-1945), kemudian setelah kalah dalam perang dunia ke dua Jerman terpecah menjadi dua negara yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur (1945-1989). Keduanya baru dapat bersatu setelah dirobohkannya tembok pembatas yang memisahkan keduanya yang dikenal �tembok berlin�. Oleh karenanya sejak tahun 1989 sampai sekarang Jerman bersatu menjadi bentuk negara federal dengan nama Republik Federal Jerman.[1]
B. Kondisi Demografi dan Potensi Income Negara
1. Kondisi Demografi
Secara geografis, Jerman terletak di tengah-tengah Benua Eropa dengan luas daerah 356.957 kilometer peregi. Jerman berpenduduk 82 juta lebih, dan kira-kira 8% di antaranya bukan berkebangsaan Jerman. Warga negara asig ini ulai berdatangan ke Jerman pada akhir tahun 1950-an ketika negara-negara Eropa selatan mulai merekrut buruh-buruh pekerja tangan. Jumlah yang paling banyak adalah orang Turki, baik yang lahir di Jerman atau keturunan Turki. Imigran lain masuk ke Jerman sebagai pengungsi, karena perang, atau karena tekanan ekonomi di negaranya masing-masing. Jenis imigran ketiga adalah dari etnis Jerman sendiri ( walaupun tidak semuanya berbahasa Jerman). Berbeda dengan jenis Imigran lain, mereka dapat dengan segera meminta kewarganegaraannyasewaktu mereka masuk negara Jerman.[2]
2. Potensi Income Negara
Jerman bukan negara yang kaya dengan sumber alam, dan juga bukan negara yang mampu memenuhi kebutuhan produksi pertanian sendiri. Oleh sebab itu Jerman banyak tergantung dngan barang-barang Impor dan barang Ekspornya. Pada umumnya, perdagangan Jerman sangat positif, dan investasi Jerman di luar Negeri melebihi investasi asing di dalam negeri. Tetapi sebagai akibat dari upah serta ongkos produksi yang tinggi sesuai ketentuan sistem sekuriti sosial, posisi Jerman sebagai negara ekspor tangguh mendapat tantangan berat dalam perdagangan Internasional. Ini jelas membawa dampak terhadap pendidikan. Penelitian dan pengembangan serta pabrik-pabrik dalam usahanya meningkatkan nilai tambah produksinya memerlukan orang-orang dengan standar pendidikan tinggi.[3]
C. Filsafat Pendidikan dan Orientasi Pendidikan
Berdasrkan sejarah, pendidikan di Jerman berasal dari dua sumber yaitu gereja dan negara.[4]
Jenis pendidikan yang ada di Jerman meliputi sebagai berikut:
1. Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi
Tergantung pada negara bagian, wajib sekolah di Jerman berlaku sembilan atau sepuluh tahun, dengan normal anak masuk ekolah pada usia enam tahun. Peraturan khusus menjelaskan kapan persyaratan harus dipenuhi, misalnya, mengenai keterlambatan anak saat usia masuk sekolah, atau mengenai tinggal kelas. Jika seorang siswa gagal mendapatkan sertifikat tamat belajar, ia tidak lagi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan formal, dan hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam kehidupa sosial dan ekonomi yang bersangkutan.
Pendidikan dasar biasanya berlangsung empat tahun, tetapi ibu kota negara, Berlin, melaksanakan sistem enam tahun, beberapa negara bagian lainnya melaksanakan pengajaran tambahan dua tahun pada Grade 5 dan 6 dalam suatu lembaga perantara yang memberikan berbagi jenis pelajaran sebagai persiapan masuk ke program-program sekolah menengah. Hari sekolah dihitung 190 hari setahun pada tingkat pendidikan dasar, dan anak-anak belajar mulai pukul 8:00 pagi sampai pukul tergantung pada tingkat kelas atau �Grade�.[5]
Pendidikan menengah, murid sekolah menengah harus bersekolah hingga usia 15 tahun. Mereka dapat masuk ke salah satu dari riga jenis sekolah, yaitu sekolah utama (Hauptschulen), sekolah intermediate (Realschule), atau sekolah menengah klasik (Gymnasium).
Pertama, Hauptschulen yang dimaksudkan bagi para pelajar yang mampu dan menaruh minat pada pelatihan praktik kejuruan.[6]
Kedua, Realschule setidaknya satu bahasa asing diwajibkan di sekolah ini, dan pengajaran bahasa asing yang kedua juga disediakan. Biasanya Realschule mempersiapkan siswa untuk memasuki karir sebagai pegawai atau buruh kelas menengah.
Ketiga, Gymnasium tujuan utama sekolah ini ialah mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi, walaupun tidak semua lulusannya melanjutkan ke perguruan tinggi[7].
Pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi meliputi universitas, universitas teknik, sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi pelatihan guru, serta akademi seni, musik dan olahraga.
2. Pendidikan Prasekolah
Pendidikan prasekolah dilaksanaka secara sukarela (oleh yayasan swasta). Kebanyakan taman kanak-kanak (kindergarten) bagi anak-anak antara usia tiga dan enam tahun dilaksanakan oleh lembaga swasta dan pihak gereja, serta di supervisi oleh pejabat sosial, yakni para menteri dan badan kesejahteraan sosial.[8]
3. Pendidikan Khusus
Pada tahun 1989, baik di Jerman Timur maupun Jerman Barat, kira-kira 4% siswa tercatat pada lembaga-lembaga yang khusus melayani anak-anak cacat. Di samping itu, Jerman Timur menjalankan sistem sekolah khusus (Spezialschulen) bagi anak-anak yang punya bakat istimewa dalam bidang seni atau olahraga yang jumlahnya kira-kira 1% dari kelompok umur.
Biasanya anak-anak cacat diklasifikasikan berdasarkan cacat alami yang menimpanya, seperti buta, cacat fisik, gangguan mental.
4. Pendidikan Vokasional, Teknik, dan Bisnis
Sistem penandidikan yang menawarkan kualifikasi terdiri dari bermacam-macam jenis dan mempunyai struktur yang agak kompleks, paralel dengan pendidikan vokasional, teknik dan bisnis. Pendidikan vokasional diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri, sedangkan ijazah diberikan oleh Kamar Dagang, Industri atau keuangan, program ini sering disebut �sistem ganda�. Sertifikat atau ijazah ini adalah resmi dan diakui oleh negara. Satu sekolah yaitu Fachgymnasium, secara resmi sekolah ini termasuk sekolah umum pada tingkat menengah keatas. Program kurikulumnya diarahkan pada bidang ekonomi, sosial dan teknik.
Secara keseluruhan sistem pendidikan vokasional, teknik dan bisnis ini diselenggarakan dengan seperangkat peraturan yang mencakup persyaratan masuk, transisi, dan kualifikasi lulusan.[9]
Di antara sekolah perdagangan dan industri yang telah berkembang adalah Gewerchulen. Kemudian jenis pendidikan kejuruan yang lebih teoritis tersedia pada Fachschulen, yaitu sekolah teknik yang memberikan persiapan dasar untuk satu bidang atau Fach seperti pertanian, arsitektur, kehutanan, pertambangan atau dinas pos.[10]
5. Pendidikan Orang Dewasa dan Pendidikan Nonformal
Pendidikan bagi orang dewasa (Adult Education) di Jerman dikelompokkan dalam tiga kategori umum, vokasional (termasuk teknik dan keuangan), dan politik. Program pendidikan orang dewasa ini didominasi penyelenggaraannya oleh volchochschulen, biyasanya didukung oleh masyarakat setempat. Walaupun sekolah ini mungkin terdaftar sebagai organisasi nirlaba. Mata pelajaran yang diajarkan mencakup yaitu:
a. Bahasa
b. Ekonomi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam
c. Kesehatan
d. Kerajinan tangan
e. Sekolah persamaan
f. Politik dan ilmu-ilmu sosial
g. Pendidikan, psikologi, dan teologi
h. Kesusastraan dan seni.
Mata pelajaran yang diberikan pada volkshochschulen dapat dianggap sebagai pendidikan vokasional orang dewasa, maka institusi ini menjadi sangat penting sebagai penyelenggara program itu.
Pendidikan politik bagi orang dewasa diartikan terutama sebagai kegiatan yang erat hubungannya dengan partai politik, dan juga berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh serikat-serikat kerja.[11]
D. Kebijakan di Bidang Agama
Populasi muslim di Jerman tercatat sejumlah 3.2 juta jiwa (2001), sekitar 75% muslim Jerman berasal dari keturunan Turki, sisaya dari belahan negara Islam lainnya. Umumnya muslim di Jerman berafiliasi pada Madzhab Sunni alinan Imam Abu Hanifah.
Pada tahun 1980-an muncul dua payung organisasi muslim di Jerman. Pertama didirikan pada tahun 1986, yang disebut dewan bagi republik federal Jerman ( the Islamic Counsil for the Federal Republik of Germany) sedangkan yang kedua, didirikan setahun kemudian, berupa Puat Dewan Muslim Jerman ( the Central Council of Muslim in Germany ). Selama bertahun-tahun kemudian, sejumlah asosiasi Islam lokal bergabung membentuk koalisi dan sekaran Dewan Islam ini memiliki 38 anggota asosiasi.[12]
Upaya berbagai organisasi musli di Jerman dan kajian masalah ketimuran membawa pembaharuan terhadap pembelajaran Islam di Jerman dilaksanakan secara mandiri, mendapat tempat dalam hukum dan pengakuan pemerintah sehingga dapat diharapkan bahwa kondisi itu akan terus berkembang, bahkan di negara Eropa lainnya.[13]
E. Keijakan di Bidang Manajemen Pendidikan Formal
Konstitusi Federal menetapkan kewenangan Lander atas pendidikan, maka beberapa Lander membuat berbagai ketentuan dalam konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses Legislatif. Pengaturan ini mencakup penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Dala negara bagian, tanggung jawab pendidikan terletak pada level kementerian kabinet yang sering disebut kementerian kebudayaan (kultusministerium). Pada negara-negara bagian yang luas daerahnya, sekolah tidak dikontrol secara langsung oleh kementerian negara bagian, tetapi melalui badan eksekutif tanpa pasangan atau counterpart langsung dari pihak legislatif atau DPR. Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infrastruktur yan diperlukan dan adakalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf.
Supervisi atau inspeksi terhadap sekolah merupakan tugas kementerian negara bagian, secara langsung atau tidak. Dengan beberapa pengecualian, gereja-gereja negara bagian tidak lagi melakukan fungsi supervisi sekolah.
Rekonsiliasi mengenai struktur pendidikan di Jerman, konferensi Mentri-menteri kebudayaan menetapkan, melalui keputusan bulat, prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku secara nasional serta kesepakatan mengenai masalah-masalah internasional. Komisi gabungan perancanaan pendidikan dan dukungan penelitian merumuskan rekomendasi dan mengawasi program-program eksperimen. Dalam komisi, pemerintah federal dan pemerintah negara bagian memiliki hak suara yang sama. Sesudah perubahan konstitusi tahun 1969, sejumlah wewenang negara bagian mengenai pendidikan tinggi dialihkan ke pemerintah federal.[14]
F. Dinamika dalam Pengembangan Kurikulum
Menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan melalui tiga jenis instrumen: a) tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan �grade� dan jeis sekolah; b) pedoman kurikulum; dan c) pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.
Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Ini diputuskan oleh kementerian negara bagian dan mencakup silabus, rekomendasi metode mengajar (keputusan untuk memakai metode mengajar tertentu sepenuhnya diserahkan kepada guru), dan kadang-kadang juga model rencana pelajaran.
Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai di sekolah-sekolah Jerman tanpa mendapat peretujuan dari kementerian negara bagian. Sekolah dan guru-guru kemudian dapat bebas memilih dari buku-buku yang sudah ada dalam daftar yang sudah di syahkan.[15]
G. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pada umumnya, pendidikan bidang studi mencakup dua disiplin ilmu yang dapat diambil pada universitas atau fakultas. Untuk beberapa spesialisasi, bidang pendidikan umum dilengkapi dengan mata kuliah khusus seperti bidang membaca bagi calon guru pendidikan dasar atau diagnosis terapan bagi yang bermaksud mengajar pada lembaga pendidikan khusus.
Bagi staf pengajar, sertifikasi adalah urusan negara bagian.pendidikan di universitas (atau fakultas keguruan), diakhiri dengan ujian yang diawasi negara dan staf universitas sebagai penguji.[16]
H. Pembiayaan Pendidikan
Dengan pengecualian pendidikan tinggi, keuangan pendidikan sepenuhnya berada di tangan Lander dan masyarakat setempat. Secara umum, seluruh biaya personil ditanggung oleh pemerintah negara bagian, da infrastruktur oleh masyarakat. Tanggung jawab pemerintah Federal untuk pendidikan tinggi terutama yang berhubungan dengan pembangunan fisik dan perluasan institusi pendidikan tinggi, pengadaan penelitian serta peralatan pengajaran, dan secara umum memberi dukungan terhadap panalitian. Sementara hampir semua program pendidikan (termasuk pembebasan uang kuliah pada pendidikan tinggi) bersifat gratis. Pemerintah Federal juga memberikan bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi.
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 3,7% (Jerman Barat) dari GNP (Gross National Product) dalam tahun 1990, dan ditambah 1,7% untuk penelitian. Investasi swasta untuk penelitian dan pembangunan berjumlah 3,9%, sehingga pengeluaran tahun 1990 mencapai 9,3% dari GNP. Tetapi semenjak 1975 sebagai pertanda berakhirnya perluasan sistem secara menyeluruh. Dalam tahun 1989, unit biaya pendidikan per siswa untuk sekolah-sekolah adalah DM 6,2000 (Us$3,650) dan DM 17,100 (US$10,060) per siswa pada pendidikan tinggi.[17]
BAB III
PENUTUP
1. Republik Federal Jerman berdiri pada tahun 1949. Setelah itu jerman berada dalam kekuasaan Napoleon sampai awal abad 19 dan berlanjut menjadi negara Prusia yaitu tahun 1814-1871. Perkembangan berikutnya adalah negara kekaisaran Jerman tahun 1871-1918, Republik Weimar 1919-1933, Era Nazi (1933-1945), kemudian setelah kalah dalam perang dunia ke dua Jerman terpecah menjadi dua negara yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur (1945-1989). Keduanya baru dapat bersatu setelah dirobohkannya tembok pembatas yang memisahkan keduanya yang dikenal �tembok berlin�. Oleh karenanya sejak tahun 1989 sampai sekarang Jerman bersatu menjadi bentuk negara federal dengan nama Republik Federal Jerman.
2. Secara geografis, Jerman terletak di tengah-tengah Benua Eropa dengan luas daerah 356.957 kilometer peregi. Jerman berpenduduk 82 juta lebih, dan kira-kira 8% di antaranya bukan berkebangsaan Jerman. Jerman bukan negara yang kaya dengan sumber alam, dan juga bukan negara yang mampu memenuhi kebutuhan produksi pertanian sendiri. Oleh sebab itu Jerman banyak tergantung dngan barang-barang Impor dan barang Ekspornya.
3. Filsafat pendidikan, pendidikan di Jerman berasal dari dua sumber: gereja dan negara.
4. Orientasi pendidikannya meliputi: Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi; Pendidikan Prasekolah; Pendidikan Khusus; Pendidikan Vokasional, Teknik, dan Bisnis; serta Pendidikan Orang Dewasa dan pendidikan Nonformal.
5. Kebijakan di bidang pendidikan agama, pembelajaran Islam di Jerman dilaksanakan secara mandiri, mendapat tempat dalam hukum dan pengakuan pemerintah sehingga dapat diharapkan bahwa kondisi ini akan terus berkembang bahkan di Negara Eropa lainnya.
6. Kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal. Pengaturan itu mencakup penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing.
7. Dinamika dalam pengembangan kurikulum, menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen yaitu, pertama, tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan �grade� dan jenis sekolah, kedua, pedoman kurikulum, ketiga, pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.
8. Pada umumnya, pendidikan bidang studi mencakup dua disiplin ilmu yang dapat diambil pada universitas atau fakultas. Untuk beberapa spesialisasi, bidang pendidikan umum dilengkapi dengan mata kuliah khusus seperti bidang membaca bagi calon guru pendidikan dasar atau diagnosis terapan bagi yang bermaksud mengajar pada lembaga pendidikan khusus.
9. Pembiayaan pendidikan, dengan pengecualian pendidikan tinggi, keuangan pendidikan sepenuhnya berada di tangan Lander dan masyarakat setempat.
DAFTAR PUSTAKA
Nur, Agustiar Syah. 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung:
Lubuk Agung.
Rohman, Arif. 2010. Pendidikan Komparatif ; Menju ke Arah Perbandingan
Antar Negara. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
Assegaf, Abd. Rachman. 2003. Internasionalisasi Pendidikan : Sketsa
Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat.
Yogyakarta: Gama Media.
Thut, I.N, dan Don Adams. 2005. Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer Seri Perbandinga Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[1] Arif Rohman, Pendidikan Komparatif, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010)., hlm 124-125
[2] Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, ( Bandung: Penerbit Lubuk Agung Bandung, 2001)., hlm. 155-156
[4] Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, (Bandung: Penerbit Lubuk Agung Bandung, 2001)., hlm. 156
[5] Ibid,hlm. 158
[6] Abd Rachman Asegaf, Internasionalisaasi Pendidikan Sketsa Perbandingan di Negara-negara Islam dan Barat, (Yogyakarta: Gama Media, 2003)., hlm. 198
[7] Agustiar Syah Nur, Op.Cit., hlm. 159
[8] Abd Rachman Asegaf, Op.Cit., hlm. 195-198
[9] Agustiar Syah Nur, Op.Cit., hlm. 162-163
[10] I.N Thut dan Don Adams, Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer Seri Perbandinga Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)., hlm. 144
[11]Agustiar Syah Nur, Op.Cit., hlm. 163-164
[12] Abd Rachman Assegaf, , Internasionalisaasi Pendidikan Sketsa Perbandingan di Negara-negara Islam dan Barat, (Yogyakarta: Gama Media, 2003)., hlm. 209-210
[13] Ibid., hlm. 211-212
[14] Agustiar Syah Nur, Op.Cit., hlm. 165-166
[15] Ibid., hlm. 167
[17]Ibid, hlm. 166
