BAB I
PENDAHULUAN
A.
Konteks Penelitian
Hukum Islam tentang wasiat
berdasarkan pada ketentuan dasar dalam Al Quran dan as sunnah yang merupakan
sumber utama dalam hukum Islam atau Islamic
legal sistem. Seorang pemerhati hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam
tentang wasiat lebih didasarkan atas hadist dari pada Al quran. [1]kata
wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu “wasiat”, yang berarti suatu
ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang
yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia. [2]Pendapat
lain mengatakan bahwa wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang
mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan
para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain diluar harta
peninggalan. [3]
Dalam hukum adat, wasiat adalah
pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang
tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu
meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai
alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa
kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat
akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat merasa ajalnya sudah
dekat tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut
kembali wasiat yang dinyatakan itu atau telah dikrarkan, tetapi tidak dicabut
sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia, maka para ahli wris
harus menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu
dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan
keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu pernyatan wasiat dilaksanakan. [4]Sedangkan
menurut para ulama mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan
warisan, dalam kaitannya dengan ibnu hazm, menurutnya apabila tidak diadakan
wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus
bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat
yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka. [5]
Para ulama pada umumnya sepakat
bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang
lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau
membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang
kepunyaannya setelah ia meninggal dunia. [6]Orang
yang meninggal dunia atau pewaris tidak diperbolehkan untuk memberikan wasiat
lebih dari 1/3 dari hartanya. [7]karna
ia dianggap selain merugikan terhadap ahli waris juga untuk melindungi ahli
waris supaya tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris.
Apabila dilihat dari pandangan ilmu
hukum , bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (pernyataan sepihak),
jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan
bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. [8]Untuk
menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan dikemudian hari harus
dilakukan dalam bentuk akta autentik, artinya harus diperbuat secara notarial.
Disyaratkan bagi orang yang menerima
wasiat, yakni bukan dari ahli waris yang diberi wasiat. Karena jika hal itu dilakukan tanpa adanya
saksi yang kuat akan terjadi pemalsuan informasi (isi wasiat) yang akan
cenderung memihak kepada yang menerim wasiat tersebut. Orang yang diberi wasiat ada pada saat
pemberi wasiat mati, baik ada secara terang terangan ataupun ada secara
perkiraan, serta penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat.
Kompilasi Hukum Islam juga
menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh
semua ahli waris (Pasal 195 ayat 3). persetujuan ini dibuat secara lisan
dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau
dihadapan Notaris (Pasal 195 ayat 4).
Disyaratkan bagi obyek yang
diwasiatkan itu dapat dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi
wasiat meninggal dunia. Obyek yang
diwasiatkan bisa berupa semua harta yang bernilai, baik berupa barang maupun
manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan. Tidak sah
mewasiatkan yang bukan harta seperti bangkai, dan yang tidak bernilai bagi
orang yang mengadakan akad wasiat seperti khamar bagi kaum muslimin.
Mengenai obyek wasiat, Pasal 194
Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus
merupakan hak dari pewaris (ayat 2). Pemilikan terhadap harta benda tersebut
baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (ayat 3). Wasiat yang
berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan
jangka waktu tertentu (Pasal 198). Harta
wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah
mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka
penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa (Pasal 200). [9]
Fenomena yang terjadi pada
masyarakat khususnya di desa Talang kerap sekali dalam pembagian hartanya
menggunakan sistem pelaksanaan wasiat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa
faktor, yang diantara sebagian besarnya adalah a). minimnya pengetahuan
masyarakat tentang sistem pewarisan.
b). merupakan tradisi yang
bersifat turun temurun. c). lebih mudah dilakukan dan sebagainya. [10]
Disisi lain, dalam proses
pelaksanaan wasiat juga ditentukan oleh status atau profesi, dimana mereka
melihat terhadap profesi dari masing-masing ahli warisdalam menentukan proporsi
harta warisan yang akan di berikan kepada ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris yang dianggap
mampu lebih sedikit dari pada ahli waris yang dianggap tidak mampu.
Dalam pelaksanaan pembagian harta
peninggalan melalui wasiat, masyarakat desa Talang tidak menggunakan notaris
dan saksi mata. Melainkan, menggunakan sistem tunjuk secara lisan. Hal ini,
mengakibatkan terjadinya sengketa, bahkan bisa merugikan terhadap penerima
wasiat. Sistem tersebut sudah berlaku sejak dulu, disebabkan minimnya
pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan wasiat. Sehingga, sistem tunjuk
secara lisan terhadap penerima wasiat dalam pembagian harta peninggalan berlaku
sampek hari ini.
Dengan adanya pernyataan diatas,
membuat penulismerasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan
wasiat dalam hukum adat dengan judul “ Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pelaksanaan
Pembagian Harta Peninggalan Melalui Wasiat Di Desa Talang Kecamatan Saronggi
Kabupaten Sumenep”.
B.
Fokus Penelitian
1.
Bagaimana
pelaksanaan wasiat di desa Talang kecamatan Saronggi kabupaten Sumenep
berdasarkan hukum adat?
2.
Apa
saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wasiat di desa Talang kecamatan
saronggi kabupaten sumenep?
C.
Tujuan Penelitian
1.
Untuk
mengetahui pelaksanaan wasiat di desa Talang kecamatan saronggikabupaten
sumenep berdasarkan hukum adat.
2.
Untuk
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wasiat di desa Talang
kecamatan Saronggi kabupatenSumenep.
D.
Kegunaan Penelitian
Penitian ini diharapkan memiliki nilai
kegunaan sebagai berikut :
1.
Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
salah satu bahan bacaan, yang dapat
memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris
tentang
sistem pelaksanaan wasiat. disamping
itu sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama
di masa yang akan datang.
2. Secara Praktisi
a.
Bagi Peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pengalaman yang akan
memperluas daya pikir dan mempertajam daya kritis terhadap kepekaan sosial
dalam segala masalah yang menyangkut pelaksanaan wasiat yang terjadi dan berkembang dimasyarakat.
b.
Bagi IAIN madura, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran tentang tinjauan
hukum adat terhadap pelaksanaan wasiat.
Daripada itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai input,
atau temuan ilmiah yang dapat menambah koleksi perpustakaan untuk dijadikan
bahan bacaan, acuan serta refrensi bagi kalangan yang membutuhkan.
c.
Bagi masyarakat,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran, informasi yang
actual dan factual tentang pelaksanaan wasiat dalam pembagian harta peninggalan
baik ditinjau dalam hukum adat maupun hukum Islam.
E.
Definisi Istilah
Untuk
menghindari perbedaan persepsi dan pemahaman yang
kontradiktif serta untuk menghindari kesalahpahaman mengenai
maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa
istilah (definisi) yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:
1.
Tinjauan : adalah pandangan, pendapat,
mempelajari dan sebagainya.
2.
Hukum Adat : adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup
masyarakat.
3.
Pelaksanaan : merupakan suatu tindakan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
4.
Wasiat : merupakan penghibahan harta dari
seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya
orang tersebut. [11]
Dapat disimpulkan bahwa, tinjauan
hukum adat terhadap pelaksanaan pembagian harta peninggalan melalui wasiat
adalah pandangan atau pendapat dari aturan kebiasaan manusia tentang tindakan
penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain.
F.
Kajian
Terdahulu
Tujuan dari kajian penelitian terdahulu adalah
untuk memberikan pandangan antara penelitian yang dilakukan dengan hasil
penelitian yang telah ada dan memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka
kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan
terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam
pemecahan masalah yang terkait dengan tinjauan
hukum adat terhadap pelaksanaa wasiat di desa Talang Kecamatan Saronggi
Kabupaten Sumenep.
a.
Ricki Siddharta (2013)[12]Pembagian
Waris Dengan Wasiat Secara Lisan Pada Masyarakat Adat Tionghoa Di Kelurahan
Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam.
Pembagian warisan tidak hanya dilaksanakan setelah pewaris meninggal
dunia tetapi dapat dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup. Umumnya, kedudukan saksi dalam pembagian
waris secara lisan adalah sebagai alat bukti dan keabsahan atas pelakasanaan
pembagian waris secara lisan. Disisi
lain, terdapat pewaris yang menitipkan harta waris kepada saksi dalam
pelaksanaan pembagian harta waris untuk
diberikan kepada ahli waris yang tidak dapat hadir saat pembagian
warisan.
b.
Adriawan (2013)[13]Pelaksanaan Wasiat
Menurut KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar” (Ditinjau dari
Kompilasi Hukum Islam) bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan konsep
wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata diantaranya sama-sama
merupakan pernyataan terakhir
dari pewasiat setelah
meninggal dunia. Selain
itu wasiat ini
mempunyai tujuan yang
sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi
pertengakaran diantara ahli waris.
Sedangkan perbedaannya wasiat dalam KHI berdasarkan pada al-Qur'an
ataupun Hadits, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer berdasar pada
undang-undang, KHI tidak
mengenal konsep penunjukan
atau pengangkatan ahli waris
tapi KUHPerdata dikenal
dengan adanya pengangkatan ahli
waris (erfstelling) dan legaat, Mengenai kadar bagian wasiat, kalau
dalam KHI maksimal sepertiga tidak boleh lebih, sedangkan dalam KUHPerdata yang
dicari adalah bagian minimal dari harta wasiat yang diterima serta berbeda
dalam konsep usia pembuat surat wasiat.
Dari beberapa penelitian diatas dapat
ditemukan perbedaan perbedaan dengan kepenulisan yang akan dilakukan oleh
penulis, yaitu:
Persamaannya objek penelitiannya
adalah sama sama tentang wasiat melalui adat dan pendekatan penelitiannya sama
sama menggunakan metode kualitatif.
Perbedaannya adalah penelitian diatas
dan penulis ini dengan menempatkan lokasi penelitian yang berbeda, penelitian
yang kedua KUHPerdata dan KHI sebagai tinjauan hukum dan sedangkan penulis
disini tinjauannya adalah hukum adat.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
a.
Pengertian
Wasiat
1.
Menurut hukum Islam
Wasiat menurut bahasa
artinya menyambungkan, berasal dari kata washasy syai-a bikadzaa, artinya dia
menyambungnya. Dikatakan demikian karena seorang yang berwasiat berarti
menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan
yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. [14]
Menurut syara’, wasiat
adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang
bersangkutan meninggal dunia.
Wasiat adalah amanah yang
diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam
keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat
dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang
yang diberi wasiat. Oleh sebab itu,
tidak semua wasiat berbentuk harta, adakalanya wasiat berbentuk nasihat,
petunjuk prihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya. [15]
Wasiat merupakan salah
satu cara aturan peralihan harta yang sudah lama dilakukan oleh umat manusia
dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda.
Ada yang melaksanakannya secara benar, ada pula yang melaksanakannya
secara tidak benar. Model wasiat zaman
romawi misalnya seorang kepala keluarga berhak memanfaatkan hartanya sesuai
dengan yang dia suka, mewasiatkan harta untuk orang lain disatu sisi, dan tidak
memberikan bagian waris kepada anak-anak nya bahkan kadang dicukupkan dengan
memberinya ¼ harta. [16]
Wasiat ditafsirkan
kepercayaan pada diri sendiri dengan kecendrungan ke arah memandang wasiat itu
sebagai sesuatu yang sah. Bila keadaan memang memungkinkan. Wasiat dapat dicabut baik dengan deklarasi
ataupun dengan tindakan-tindakan yang akan menciptakan peralihan, seandainya diterapkan
terhadap milik pihak ketiga. [17]
Di Indonesia wasiat
disebut juga hibah wasiat atau testamen.
Sajuti thalib seperti dikutip suparman mengatakan bahwa testamen adalah
pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap
hartanya setelah ia meninggal dunia. [18] Maka
dari itu, wasiat dapat diartikan sebagai suatu pemberian seseorang kepada orang
lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang diberi wasiat
dan pelaksanaannya (hak kepemilikannya) berlaku setelah meninggalnya pemberi
wasiat.
2.
Menurut Kompilasi Hukum
Islam
Menurut Pasal 171 bagian (f) kompilasi hukum
Islam bahwa: wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain
atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. [19]
Sesuai
dengan Pasal 196 kompilasi hukum Islam,[20]
dijelaskan bahwa dalam penetapan wasiat baik secara tertulis maupun secara
lisan harus disebutkan dengan jelas dan tegas kepada siapa, atau siapa-siapa,
atau bahkan kepada lembaga apa yang ditunjuk sebagai penerima harta benda yang
diwasiatkan.
b.
Dasar Hukum
Wasiat
1)
Menurut Hukum Islam
Hukum wasiat berdasarkan
ijma adalah sunnah muakkad. Menurut
zainuddin abdul aziz, jika sedekah dilakukan sewaktu orang yang bersangkuta
dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Sesudah allah menerangkan beberapa ketentuan
dalam pembagian harta warisan, diterangkan pula bahwa pembagian harta warisan
tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat.
Kemudian dalam Islam, dasar hukum wasiat banyak
dilihat dalam Al-Qur’an, yang memberikan pemahaman sebagai suatu kewajiban bagi
seseorang untuk memenuhi tuntukan rasa keadilan. Adapun dasar hukum yang dimaksud ialah: QS
Al-Baqarah ayat 180,
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ
Terjemahannya: “Diwajibkan atas kamu, apabila
seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan
harta yang banyak. berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. ”[21]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
Terjemahannya:
“wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang (diantara) kamu
menhadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu)
disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu. . . ”[22]
Dari ayat-ayat tersebut diatas, dapat dipahami
bahwa seseorang yang didatangi tanda-tanda maut, sedangkan meninggalkan harta
makaseharusnya berwasiat kepada keluarga atau orang lain yang tidak berhak
untuk mendapatkan bagian warisan dan hendaknya disaksikan oleh dua orang yang
adil. Berhubung karena orang tersebut
telah banyak berbuat baik berjasa besar kepadanya.
Wasiat harta tidak boleh melebihi
sepertiga dari harta yang dimiliki. Mewasiatkan harta melebihi sepertiganya
hukumnya makruh. Bahkan, hukumnya haram jika wasiat yang lebih dari sepertiga itu
dimaksudkan untuk menghalangi bagian ahli warisnya. [23]
Wasiat sah apabila dilakukan oleh
orang mukallaf yang merdeka atas kehendak sendiri. Tidak sah wasiat yang
dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak, sekalipun statusnya makatab
tanpa seizing dari tuannya, dan tidak sah pula bila dilakukan oleh orang
dipaksa. Dalam masalah wasiat ini orang yang sedang mabuk disamakan
kedudukannya dengan orang mukallaf (yakni sah wasiatannya). Ada suatu pendapat
yang mengatakan bahwa wasiat sah dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.
Wasiat tersebut harus ditujukan untuk tujuan yang halal, misalnya untuk
pembangunan masjid dan perawatannya.
Wasiat dapat diajukan kepada siapapun
sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih berada
didalam kandunganpun hukumnya boleh. Hanya jika bayi yang dilahirkan ternyata
meninggal dunia, maka wasiatnya tidak dapat dilaksanakan.
Agar wasiat yang disampaikan oleh
pemberi wasiat mudah diamalkan, orang yang diberi wasiat harus jelas
namanya,cirri-cirinya, identitasnya, pelaksana wasiat akan menemukan kesulitan
untuk melaksanakan wasiat yang bersangkutan.
Jika wasiat dilakukan untuk ahli waris
dan melebihi sepertiga harta waris, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan
dari semua ahli waris. [24] Artinya,
wasiat tersebut akan dikatakan gugur dan tidak sah ketika dilaksanakan tanpa
persetujuan dari semua ahli waris. Jika
wasiat menyangkut harta yang jumlahnya melebihi sepertiga, dan ahli waris tidak
menyetujuinya, maka wasiat yang dilaksanakannya cukup yang sepetiganya.
Jika yang menyetujui wasiat lebih dari
sepertiga itu hanya salah seorang dari ahli waris, maka wasiat dihukumi sah
untuk jumlah kelebihan yang sesuai dengan bagiannya. Dan jika seorang ahli
waris yang mempunyai hak tasharruf mutlak menyetujui wasiat lebih dari
sepertiga, maka persetujuannya itu merupakan izin untuk melaksanakan wasiat
lebih dari sepertiga. [25]
2)
Menurut Kompilasi hukum Islam
Adapun yang menjadi dasar hukum wasiat menurut
Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 197dan
Pasal 205 yang isinya sebagai berikut:
a.
Pasal 194 kompilasi hukum Islammenjelaskan
bahwa: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan
tidak ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain
atau lembaga. Harta yang diwasiatkan
merupakan hak pewasiat, dan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat
meninggal dunia”.
b.
Pasal 195 kompilasi hukum Islammenjelaskan
bahwa: “suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis di
hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Dan harta boleh di wasiatkan
sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali ahli waris
menyetujui”.
c.
Pasal 196 kompilasi hukum Islammenjelaskan
bahwa: “dalam wasiat harus disebutkan dengan tegas dan jelas tentang
siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta wasiat”.
d.
Pasal 197 kompilasi hukum Islammenjelaskan
bahwa: “penyebab batalnya wasiat apabila berdasarkan keputusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa calon penerima wasiat dihukum
karena telah membunuh, menganiaya berat, menfitnah pewasiat telah
melakukan kejahatan yang diancam hukuman. [26]
e.
Pasal
205 kompilasi hukum Islammenjelaskan bahwa: “dalam waktu perang, anggota
tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah
pertempuran atau berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh,
dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan
dihadiri oleh dua orang saksi. ”[27]
c.
Rukun dan
Syarat Sahnya Wasiat
Rukun-rukun wasiat adalah
sebagai berikut:
1)
Ada pewasiat.
2)
Ada yang diberi wasiat
atau penerima wasiat.
3)
Sesuatu yang diwasiatkan,
berupa harta atau manfaat sesuatu.
4)
Ada akad atau ijab Kabul
wasiat secara lisan atau tulisan. [28]
Wasiat hanya ditujukan kepada orangb
yang bukan ahli waris. Adapun kepada
ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali bila disetujui oleh semua ahli waris yang
lain sesudah meninggalnya yang berwasiat.
Demi terjaminnya wasiat dikemudian
hari, orang yang berwasiat hendaknya menjadikan sebagai saksi
sekurang-kurangnya dua orang yang adil.
Syarat orang yang diserahi untuk
menjalankan wasiat yang akhir ada enam, yaitu:
1)
Beragama Islam, berarti
orang yang akan menjalankan wasiat itu hendaklah orang Islam.
2)
Sudah baligh (sampai umur)
3)
Orang yang berakal.
4)
Orang yang merdeka (bukan
hamba sahaya)
5)
Amanah (dapat
dipercaya). Cakap untuk menjalankan
sebaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat. [29]
Disyaratkannya beberapa syarat tersebut karena penyerahan itu
merupakan penyerahan tanggung jawab.
Oleh kerena itu, orang yang diserahi wasiat apabila merasa bahwa
sifat-sifat yang disyaratkan tersebut ada pada dirinya dan dia sanggup
menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu.
Akan tetapi, kalau ia merasa tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, atau
kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu
berat, lebih baik tidak diterimanya agar wasiat tersebut dapat diserahkan
kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia.
Wasiat tidak menjadi hak dari orang
yang diberinya, kecuali setelah pemberinya meninggal dunia dan hutang-hutangnya
dibereskan. Jika hutang-hutangnya menghabisi semua peninggalan, orang yang
deberi wasiat itu tidak mendapatkan sesuatu.
Menurut abu yusuf, apabila orang yang
diberi wasiat membunuh orang yang memberinya wasiat dengan pembunuhan yang
diharamkan secara otomatis wasiat itu batal. Sebab, orang yang menyegerakan
sesuatu sebelum waktunya dihukum untuk tidak mendapatkan sesuatu itu. Sedangkan
menurut abu hanifah dan Muhammad wasiat itu tidak batal, dan ini diserahkan
kepada persetujuan ahli waris. [30]
Tidak sah mewasiatkan yang bukan
harta, seperti: bangkai, dan yang tidak bernilai bagi orang yang mengadakan
akad wasiat, seperti khamr bagi kaum muslim.
d.
Pencabutan dan
GugurnyaWasiat
Pencabutan dengan gugurnya
suatu wasiat ada perbedaan, yaitu:
Pencabutan : didalam hal ini ada suatu tindakan
dari pewaris yang meniadakan suatu testament.
Gugur : tidak ada tindakan dari
pewaris tapi wasiat tidak dapat dilaksanakan, karena ada hal-hal yang diluar
kemauan pewaris.
Wasiat
itu suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk memberi wasiat
atau menerima wasiat. Oleh karena itu,
orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang
dinyatakan, baik itu wasiat yang berkenaan dengan kekuasaan atau wilayah.
Pencabutan suatu wasiat
adalah suatu hal yang inhaerent dengan sifatnya wasiat sebagai pernyataan yang
paling akhir dari pewaris. [31]
Pencabutan suatu wasiat
(olografis) dapat dilakukan secara meminta kembali wasiat itu dari simpanan
Notaris (karena ditulis sendiri). Meskipun begitu tentang penyerahan kembali
ini harus dibuat akta otentik.
Sesuai Pasal 199 kompilasi
hukum Islam,
1)
pewasiat dapat mencabut
wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau
sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2)
Pencabutan wasiat dapat
dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua saksi atau tertulis dengan
disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat
terdahulu dibuat secara lisan.
3)
Bila wasiat dibuat secara
tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan dua
orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
4)
Bila wasiat dibuat
berdasarkan akte Notaris, maka dapat dicabut berdasarkan akte Notaris. [32]
Kemudian dalam
Pasal 203 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan bahwa wasiat yang telah
dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali
kepada pewasiat. Tampaknya dalam masalah
pencabutan wasiat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak
menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya.
e.
Batasan Wasiat
Wasiat hanya berlaku dalam
batas sepertiga dari harta warisan, manakala terhadap ahli waris, baik itu
wasiat dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat. Adapun apabila
melebihi dari harta warisan, menurut kesepakatan semua madzhab, dibutuhkan izin
dari semua ahli waris. Jika semua mengizinkan maka itu berlaku. Akan tetapi,
jika mereka menolak, maka itu batal.
Jika sebagian dari mereka mengizinkan dan ada pula yang tidak
mengizinkan, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang
mengizinkan, izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat,
baligh, dan rasyid.
Disebutkan dalam Pasal 207
dan 208 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang
yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi
tuntunan kerohanian sewaktu ia merderita sakit hingga meninggalnya, kecuali
ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Dan juga wasiat tidak berlaku bagi Notarisdan
saksi-saksi pembuat akte tersebut. [33]
f.
Hukum Adat
Di kalangan masyarakat
umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang banyak dipakai dalam pembicaraan
ialah istilah adat saja. Kata adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan
yang dilakukan berulang-ulang kali sehingga menjadi kebiasaan suatu
masyarakat. Adat yang dianggap baik dan
diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan syara’, dapat dijadikan
dalil dalam menetapkan hukum, sebagaimana sabda Nabi saw. :”Al-a’adatu
muhakkamatun”(adat itu dapat dijadikan hukum). [34]
Hukum adat merupakan
aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan tuhan ke
muka bumi. Maka ia memulai hidupnya berkeluarga,
kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara.
Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota
keluarganya menurut kebiasaan mereka. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus
menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap. [35]
Istilah hukum adat yang
mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Di masa
kekuasaan sultan iskandar muda (1607-1636) aceh Darussalam yang memerintahkan
dibuatnya kitab hukum makuta alam istilah hukum adat sudah dipakai. Kemudian istilah hukum adat ini jelas disebut
di dalam kitab hukum safinatul hukkam fi
takhlisil khassam (bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan semua orang
yang berkusumat) yang ditulis oleh jalaluddin bin syeh Muhammad kamaluddin anak
kadhi baginda khatib negeri trussan atas perintah sultan alaiddin johan syah
(1781-1795). Di dalam mukaddimah kitab
hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara maka hakim harus
memperhatikan hukum syarak, hukum adat, serta adat dan Resam. [36]
Hukum Islam mengenal dan
membenarkan hukum adat. Dalam literature
fiqih Islam hukum adat diakomodir dalam bentuk penerimaan terhadap konsep ‘urf,
yaitu sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang disuatu
daerah sehingga dianggap baik dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia
dalam rangka menghargai praktek local sebagai perwujudan dari rasa keadilan
masyarakan setempat
Penggunaan ‘urf sebagai landasan hukum disamping terdapat
dalil-dalil secara normatif dari sunnah nabi, juga menjadi bagian dari salah
satu pertimbangan dalam penetapan suatu hukum, khususnya hukum-hukum yang
bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup umat manusia, seperti jual beli,
perseroan, dan bahkan pengalihan harta dari satu geberasi kepada generasi
berikutnya.
Secara umum hukum adat
merupakan hukum non statutair yang sebagian besar berasal dari hukum
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan sebagian sisanya berasal dari hukum Islam,
atau dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak
tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang sebagiannya mengandung unsur
agama. [37]
Menurut Soediman
kartohadiprodjo, hukum adat merupakan suatu jenis hukum tidak tertulis yang
tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dengan
hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak
tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar
pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat. [38]
Hukum
adat secara filosofis merupakan hukum yang
berlaku sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia. Nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam hukum adat yang sebenarnya sangat identik dan bahkan sudah
terkandung dalam butir-butir Pancasila. seperti religio magis, gotong royong,
musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan
demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat. Dan inilah yang
merupakan filosofi berlakunya hukum adat.
Masyarakat hukum adat dibentuk oleh sifat dan corak fundamental yang
sangat menentukan yaitu cara hidup gotong-royong, dimana
kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu
diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Cara hidup ini berawal dari adanya asumsi
masyarakat tentang persatuan atau kerukunan yang akan menjadikan masyarakat
tetap berada pada alur kebersamaan atau dapat pula disebut pandangan
komunalistik.
Perlu dicatat pula bahwa
setelah Indonesia merdeka, khusus di daerah minangkabau telah berkembang pula
suatu ajaran yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat.
Karena itu, kalau terjadi perselisihan antara keduanya, maka yang mesti
dijadikan ukuran adalah yang sempurna, yaitu hukum Islam. [39]
Hukum Adat yang hidup, tumbuh
dan berkembang di Indonesia sesuai dengan
perkembangan zaman yang bersifat luwes,
fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi pokok
pokok pikiran yang menjiwai cita-cita hukum negara baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis.
Hukum adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang
sangat kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya pada masyarakat yang
mendukung hukum adat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan
keadilannya. Menurut ter Haar bahwa di dalam mengambil keputusan di dalam hukum
adat, harus dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum, kenyataan sosial dan
prikemanusiaan.
Apabila hukum adat tidak
dipelajari, sebagai ilmu pengetahuan, maka pada umunya dikalangan masyarakat
daerah dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam kerapatan-kerapatan adat orang
tidak dapat membedakan antara hukum adat dengan adat. jadi dengan mengatakan
adat, berarti pula meliputi hukum adat, baik adat tanpa sanksi ataupun adat
yang mempunyai sanksi.
Akan tetapi, apabila hukum
adat ini ingin dipelajari sebagai suatu studi disiplin ilmu pengetahuan
sendiri, maka haruslah dibedakan antara keduanya, sebab agar jelas bidang
telaahan yang akan dilakukan terhadap ilmu pengetahuan ini dan eksistensinya
sebagai salah satu bidang disiplin ilmu pengetahuan. [40]
BAB III
METODE PENELITIAN
1.
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif.
Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang dan perilaku yang diteliti. [41] Tujuan dari
penelitian kualitatif adalah memahami realitas
empiris di balik fenomena yang ada secara mendalam, rinci, dan
tuntas. Peneliti berusaha masuk ke dalam
dunia konseptual subjek penelitian sehingga dapat mengerti apa dan bagaimana
suatu pengertian yang dikembangkan oleh subjek di sekitar kehidupannya.
Metode kualitatif
dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang
sedikitpun belum diketahui. Metode ini
dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru
sedikit diketahui. Demikian pula metode
kualitatif dapat member rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit
diungkapkan oleh metode kuantitatif. [42]
Dalam penelitian
kualitatif, masalah digali dari fakta dan data.
Setelah masalah dirumuskan, data dan fakta digali lagi untuk mendapatkan
pemahaman yang mendalam. Kemudian secara
induktif ditarik kesimpulan berupa kesimpulan penelitian. Inilah yang menimbulkan istilah ilmu bermula
dari fakta dan berakhir dengan faktal.
Jenis penelitian
yang diambil oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Dengan alasan bahwa penelitian ini dilakukan
untuk mengambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta dan sifat populasi tertentu.
Dengan kata lain pada penelitian deskriptif peneliti hendak mengambarkan
suatu gejala (fenomena), atau sifat tertentu; tidak untuk mencari atau
menerangkan keterkaitan antara fariabel.
Peneliti deskriptif hanya melukiskan atau mengambarkan apa adanya. Jadi metode penelitian ini tidak diarahkan
untuk menjelaskan hubungan seperti dalam suatu rumusan hipotesis, dan juga
tidak memprediksi atau meramal implikasi apa yang akan terjadi manakala suatu
variabel dimanipulasi. Penelitian deskriptif hanya
mengumpulkan data untuk mengambarkan fenomena yang sedang terjadi.
Penelitian
deskriptif tidak berkenaan dengan menjawab permasalahan permasalahan yang sudah
terjadi seperti dalam penelitian sejarah;
penenitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya untuk menjelaskan
masalah-masalah yang aktual, yakni masalah yang terjadi atau masalah
yang muncul pada saat sekarang. Oleh
sebab itu, masalah yang layak diteliti dengan metode deskriptif adalah masalah
yang relevan dengan keadaan dewasa ini, baik masalah yang mengandung aspek yang
banyak, maupun masalah yang hanya mengandung satu aspek saja yang mungkin hanya
berupa kasus tunggal. Dengan demikian
dilihat dari masalah yang dapat
diteliti semua metode penelitian, kecuali penelitian sejarah dan eksperimen
pada dasarnya adalah penelitian deskriptif. [43]
Dari penelitian ini
diharapkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan wasiat ditinjau dari hukum adat didesa
Talang kecamatan Saronggikabupaten Sumenep yang digali dari
pengetahuan peneliti danmasyarakat didesa tersebut.
2.
Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti terhadap lapangan, penelitian
merupakan suatu langkah penting dalam penelitian kualitatif sebagaimana sifat
penelitian tersebut ialah bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul
data. Oleh karena itu, kehadiran
peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. [44]Di
samping itu, kehadiran peneliti merupakan persiapan untuk memudahkan dan
memfokuskan diri terhadap penelitian yang dilakukan, terutama untuk memperoleh
data yang sesuai dengan fokus penelitian.
Kehadiran peneliti di lokasi penelitian, peneliti
harus mengkordinasiksan terlebih dahulu kepada masyarakat desa Talang (pihak
keluarga) untuk mendapatkan izin sekaligus memperoleh informasi tentang
pelaksanaan wasiat didesa tersebut. Selanjutnya, pengumpulan data disesuaikan
dengan waktu senggang subjek penelitian, sehingga untuk pelaksanaan wawancara
dan observasi terlebih dahulu mealui persetujuan pihak yang bersangkutan dan
para informan lainnya yang membutuhkan rentang waktu selama 1 bulan dari
tanggal 15 juni sampai dengan 14 juli 2018.
Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian,
sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang
merugikan informan. Kehadiran dan
keterlibatan peneliti dilapangan diketahui secara terbuka oleh subjek
penelitian.
3.
Lokasi Penelitian
Dalam penelitian disini,
peneliti mengambil lokasi penelitian disalah satu desa yang berada di Sumenep
yaitu didesa Talang kecamatan Saronggi.
Karena beberapa alasan
a)
Secara subjektif lokasi ini
dapat dijangkau oleh peneliti dan dapat dianggap mampu dijadikan lokasi
penelitian baik secara geografis dan praktis.
Seperti waktu, biaya dan tenaga.
b)
Secara objektif lokasi
penelitian ini merupakan lingkungan masyarakat yang mayoritas menggunakan sistem
pelaksanaan wasiat dalam pembagian harta peninggalan. Sehingga nanti peneliti mudah dalam
menentukan nara sumber atau informan untuk menemukan data-data yang valid.
4.
Sumber Data
Menurut Lofland sebagaimana dikutip Moleong, sumber
data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. [45]Dalam
penelitian ini jenis datanya adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh
subjek penelitian sesuai dengan seperangkat pertanyaan yang dikemukakan
peneliti dengan merujuk pada fokus penelitian yang ada sebagai pedoman.
Sumber data dalam penelitian ini adalah
manusia dan non manusia. Sumber data
pada penelitian ini merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena
data merupakan salah satu syarat untuk membentuk suatu rangkaian permasalahan
yang terkait dengan penelitian yang akan dikaji. Sumber data manusia antara lain pemberi
wasiat selaku orang yang melakukan wasiat juga ahli waris selaku orang yang
akan mendapatkan harta dari pewasiat dan yang akan merawat serta menjaga amanah
tersebut. Data tersebut dirumuskan dalam
bentuk transkip wawancara dan catatan lapangan. Sedangkan sumber data non
manusia dilakukan dengan jalan analisis dokumen seperti buku catatan hasil dari
program maupun fenomena yang ada di desa Talang kecamatan Saronggi kabupaten
Sumenep.
Adapun data yang dihimpun dalam penelitian
ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wasiat di desa Talang
kecamatan Saronggi kabupaten Sumenep.
5.
Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang digunakan antara lain
wawancara, observasi, dan analisis dokumen data yang oleh
peneliti dapatkan saat melakukan penelitian.
a. Wawancara
Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi
bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah
seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang
berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. [46]
Menurut Haris Herdiansyah, wawancara umumnya terdiri
dari tiga bentuk, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan
wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara
terstruktur, daftar pertanyaan sudah tertulis
dalam form pertanyaan dengan kategori jawaban yang telah disediakan. Jenis wawancara
ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Wawancara tidak
terstruktur adalah wawancara yang kurang tegas batasan pembahasannya, wawancara
ini lebih tepat digunakan pada konteks wawancara santai, talk-show, seminar atau kuliah umum. Sedangkan dalam wawancara semi
terstruktur menggunakan pedoman wawancara (guideline
interview) yang berfungsi sebagai parameter, pedoman, dan patokan dalam
mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan tema pembahasan. [47]Dan
dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur.
Selanjutnya, setelah ditentukan sampel yang
dijadikan objek penelitian, maka ditentukan informan dari penelitian ini. Informan tersebut antara lain:
1) Pewasiat
2) Penerima wasiat
3) Tokoh masyarakat
b.
Observasi
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian
manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan
seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata
serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
Observasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan
pengumpulan data penelitian apabila memiliki 3 kriteria, yaitu pengamatan
digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius, pengamatan
harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, pengamatan
dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proporsisi umum dan bukan
dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian, dan pengamatan dapat
dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya. 34
Secara garis besar,
observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu observasi partisipan dan observasi
non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi
yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota/bagian dari kelompok
yang ditelitinya. Sedangkan observasi non-partisipan adalah observasi yang
menjadikan peneliti sebagai istrumen untuk mengamati kejadian yang menjadi topik penelitian,
tanpa harus menjadi anggota atau bagian dari kelompok yang diteliti. [48]
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan dengan alasan
untuk menjaga objektivitas dan mengurangi bias peneliti pada fenomena tersebut.
Teknik
pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian dengan pelaku manusia,
proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu
besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan
menjadi observasi partisipan dan observasi non partisipan. [49]
a.
Observasi
Partisipan
Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari
orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data
penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang
dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan penelitian observasi partisipan ini,
maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sambil mengetahui pada
tingkat makna setiap perilaku yang nampak.
b.
Observasi
Non Partisipan
Peneliti dalam observasi non partisipan ini tidak terlibat langsung dengan
aktivitas orang-orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam hal ini peneliti mencatat, menganalisis
dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku orang-orang yang
diteliti. Pengumpulan data dengan
observasi non partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, tidak
sampai pada tingkat makna. Makna adalah
nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.
Adapun jenis observasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data
pada penelitian ini adalah observasi non partisipan dimana posisi peneliti
tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati dan hanya
sebagai pengamat dalam fenomena tersebut.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu metode untuk
mengumpulkan data yang sulit diperoleh melalui lisan atau tulisan dari nara
sumber. Menurut Arikunto, metode
dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda,
dan sebagainya. [50]
Dengan demikian, dokumentasi yang dimaksud
adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang
disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa
dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar
diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas
pengetahuan terhadap yang diselidiki.
Catatan dapat berupa secarik kertas yang berisi tulisan mengenai
kenyataan, bukti, ataupun informasi, dapat berupa foto, pita kaset, dan
sebagainya. Sehingga melalui studi dokumentasi ini diperoleh data atau dokumen
konkrit tentang pelaksanaan wasiat di desa Talang kecamatan Saronggi kabupaten
Sumenep.
6.
Analisis Data
Menurut Bogdan dan
Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya
yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintensiskannya, mencari dan menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan
apa yang akan diceritakan kepada orang lain. [51]
Suatu penelitian yang efektif dan efisien, bila
semua data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan teknik analisis
tertentu. Itulah kiranya, pada saat
merancang penelitian sudah harus dipikirkan data yang akan dikumpulkan dan
teknik analisis data yang akan digunakan.
Peneliti harus memastikan pola analisis data mana yang akan digunakan,
apakah akan menggunakan pola analisis statistic atau non statistic. Pola mana yang akan digunakan sangat
tergantung kepada data yang dikumpulkan.
Tujuan utama dari analisis data ialah untuk
meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan,
sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Untuk
itu, kita harus dapat mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel-tabel
atau grafik yang mudah dibaca dan dipahami. [52]
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis non
statistik. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah data yang terhimpun
dalam transkip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Tahapan dalam analisis
ini adalah melalui pengecekan dan pengorganisasian.
Pengecekan data terutama data transkip wawancara, observasi, dan dokumentasi
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kelengkapan data yang diperlukan dalam
penyajian data. Sedangkan pengorganisasian data dilakukan dengan
mengklasifikasi data yang diperoleh sesuai dengan arah dan fokus penelitian.
Dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah
data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang
ada. Analisis data tersebut dilakukan
saat proses pencarian data dan sesudahnya.
Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif adalah:
a. Reduksi data
Reduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Adapun tahap dalam reduksi data adalah sebagai berikut:
1)
Checking Data
Pada langkah ini peneliti harus mengecek lagi
lengkap tidaknya penelitian, memilih dan menyeleksi data, sehingga hanya yang
relevan saja yang digunakan dalam analisa.
2)
Pengelompokan data (organizing)
Pengelompokan data dilakukan dengan
memilah-milah atau mengklasifikasikan data sesuai dengan arah fokus penelitian
dalam lembar klasifikasi data tersebut. hal ini untuk memudahkan peneliti dalam
mengurutkan analisis data sesuai dengan fokus penelitian ini.
3)
Pemberian Kode (coding)
Pemberian kode dimaksudkan untuk menentukan
data sesuai dengan kategori dan fokus penelitian. Adapun kode yang digunakan adalah:
Kode Wawancara : W-I1/F1/L1/jam/tgl
W : wawancara
I : informan
F : Fokus
L : lokasi penelitian
Kode Observasi : O/F1/L1/jam/tgl
O : Observasi
F : Fokus
L : lokasi penelitian
Kode Dokumentasi : D/F1/L1
D : Dokumentasi
F : Fokus
L : lokasi
penelitian
b.
Data display (Penyajian data)
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Dengan melihat
penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa
yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari
penyajian-penyajian tersebut.
c.
Kesimpulan/verifikasi
Penarikan kesimpulan dilakukan manakla
peneliti sudah yakin dengan temuan-temuannya. Ketika peneliti ragu terhadap
data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dilakukan verifikasi data
(pengecekan ulang). Penarikan kesimpulan data dan verifikasi data ini bertujuan
untuk validitas data yang telah terkumpul di lapangan dan untuk menarik
kesimpulan hasil penelitian.
7.
Pengecekan Keabsahan Data
Peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan data
yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Hal ini dimaksudkan agar penelitian
ini tidak sia-sia dan bukan hanya sekedar menjadi
seremonial belaka sehingga kegunaan dan manfaat penelitianini benar-benar
dirasakan.
Untuk melakukan kegiatan pengecekan
keabsahan data, peneliti merasa perlu untuk mengemukakan teknik yang diperlukan
dalam mengukur keabsahan temuan tersebut.
Beberapa teknik tersebut antara lain:
a. Peningkatan Ketekunan
Peningkatan ketekunan secara teliti dan rinci sangat
diperlukan dalam penelitian dan juga terhadap hal-hal yang muncul di lapangan.
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan
berkesinambungan. [53]Peningkatan
ketekunan dimaksudkan untuk melakukan pendalaman, terutama untuk perilaku
tertentu yang agak sulit dijelaskan.
Melalui peningkatan ketekunan akan ditemukan alasan terperinci tentang
perilaku tersebut.
b. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau pembanding data. [54]
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis
triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji
kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa
sumber. Teknik ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan data dan membandingkan data yang diperoleh dari satu informan
lainnya. Data-data dari berbagai sumber
tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan, diambil mana yang sama,
berbeda, dan spesifik dari data-data tersebut.
Sedangkan triangulasi metode merupakan suatu teknik dengan menggunakan
lebih dari satu metode untuk mengadakan cek dan ricek, misalnya membandingkan
hasil wawancara dengan pengamatan, sehingga dalam penelitian ini yang digunakan
triangulasi sumber dan metode.
8.
Tahap-tahap Penelitian
Agar penelitian yang dilakukan ini memiliki bobot
yang cukup memadai dan dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak
meragukan, maka pada tahap-tahap penelitian yang dilakukan harus serasi dan
saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya.
Adapun tahap-tahap penelitian yang harus dilakukan
oleh peneliti khususnya dalam kegiatan penelitian ini adalah:
a. Tahap pra lapangan
Tahap pra lapangan adalah tahap dimana ditetapkan
apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk ke lapangan objek
studi. [55]
Tahap ini terdiri dari kegiatan menyusun rencana penelitian, memilih lapangan
penelitian, memilih dan memanfaatkan informan untuk memperoleh data yang valid,
menyiapkan perlengkapan penelitiandan mengantisipasi persoalan ketika
penelitian, serta mempererat hubungan dengan subjek sehingga lebih terbuka
dalam memberikan informasi.
b. Tahap pekerjaan lapangan
Tahap pekerjaan lapangan terdiri dari memahami
konteks penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, mengumpulkan data,
mengorganisasi data, serta kategorisasi data dengan maksud memilih data sesuai
fokus penelitian sekaligus untuk mempermudah dalam mendeskripsikan data. [56]
c. Tahap penyusunan laporan
Setelah proses penelitian selesai, maka segala
sesuatu yang diperoleh dari data penelitian lapangan disusun dan dilaporkan
secara tertulis.
BAB
IV
PAPARAN
DATA DAN PEMBAHASAN
A.
PAPARAN DATA
Paparan
data dalam penelitian ini merupakan deskripsi tentang hasil penelitian yang diperoleh
dilapangan sebagaimana berikut ini:
1.
Paparan Data Lokasi Penelitian
Data
latar belakang lokasi penelitian merupakan data-data yang berkaitan dengan
tinjauan hukum adat terhadap pelaksanaan pembagian harta peninggalan melalui
wasiat di desa talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep, selanjutnya
peneliti uraikan di bawah ini:
a.
Profil Singkat Desa Talang
1)
Letak Geografi
Wilayah
Desa Talang secara geografis berada di 35,600 mT - 426000 mT; 123000 mU-911000
mU. Dilihat dari topografi ketinggian wilayah Talang berada pada 30 m
ketinggian dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 25
mm/thn, serta suhu rata-rata per tahun adalah 35º C dengan kelembapan udara
rata-rata 75% pertahun. Secara administrasi Desa Talang terletak di wilayah Kecamatan
Saronggi, Kabupaten Sumenep.Wilayah Desa Talang secara administratif dibatasi
oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Desa
Meddelan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aeng tong-tong. Di sisi barat
berbatasan dengan Desa Kambingan Timur, sedangkan di sisi timur berbatasan
dengan Desa Juluk. Luas wilayah Desa Talang sebesar 814,09 Ha. Luas lahan yang
ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk
fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas
lahan yang diperuntukan fasilitas umum adalah sebagai berikut: luas tanah untuk
jalan 123,5 Ha; tanah untuk bangunan umum 123,09 Ha; luas lahan untuk pemakaman
40 Ha.
Sedangkan
untuk aktivitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari: Lahan ladang
seluas 263,05 Ha; lahan Pertanian seluas 153,00 Ha, dan lahan tanah kritis
106,75 Ha.
Wilayah
Desa Talang terdiri dari 6 Dusun yang dapat dikelompokkan ke dalam 6 wilayah
Kring, yaitu Kring I, saampai dengan Kring VI, Digunakannya istilah Kring untuk
pembagian kelompok untuk lebih mempermudah pemerintahan desa dalam menjalankan
kegiatan-kegiatn pemerintahan desa. Ke
Enam wilayah kring tersebut, meliputi:
a)
Wilayah
Kring I
Wilayah Kring 1
Terdiri atas 5 Rukun Tetangga (RT) terdiri dari RT 1,2,3,4.5 dan terdapat 2
Rukun warga (RW) antara lain RW 1, 2 kring ini berlokasikan di dusun
Talang Laok Wilayah Kring I
b)
Wilayah
Kring II
Wilayah Kring 2
Terdiri atas 5 rukun tetangga (RT) terdiri dari RT 1.2.3.4.5 dan terdapat 2
Rukun warga (RW) antara lain RW 3,4
Kring ini berlokasikan di dusun Baratan
c)
Wilayah
Kring III
Wilayah Kring 3
Terdiri atas 6 Rukun Tetangga (RT) terdiri dari RT 1.2.3.4.5.6 dan terdapat 2
Rukun warga (RW) antara lain RW 5,6
kring ini berlokasikan di dusun Ares Tengah
d)
Wilayah
Kring IV
Wilayah Kring 4
Terdiri atas 6 Rukun Tetangga (RT) terdiri dari RT 1,2,3,4,5,6 dan terdapat 2 Rukun Warga (RW) antara lain
RW 7,8, kring ini berlokasikan di Dusun Ares Timur.
e)
Wilayah
Kring V
Wilayah Kring 5
Terdiri atas 5 Rukun Tetangga (RT) terdiri dari RT 1,2,3,4,5 dan terdapat 2
Rukun warga (RW) antara lain RW 9,10
kring ini berlokasikan di dusun Laok Lorong
f)
Wilayah
Kring VI
Wilayah Kring 6
Terdiri atas 2 Rukun Tetangga (RT) terdiri dari RT 1.2. dan terdapat 1 Rukun
warga (RW) yaitu RW 11 kring ini
berlokasikan di dusun Serseran
2)
Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah
Wilayah desa Talang secara umum
mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah berbatu dan pesawahan yang cocok
untuk tanaman jenis polowijo dan padi. Sehingga tidak heran apabila hasil pertanian
dari desa Talang terutama polowijo berupa kacang tanah, kedelai dan jenis
kacang-kacangan yang lain, dianggap berkualitas bagus oleh pasar. Selain
menghasilkan produksi polowijo juga menghasilkan tembakau berkulitas bagus.
Desa Talang sangat bagus untuk
memacu produktifitas tembakau, tidak heran beberapa pabrik besar yang
memproduksi rokok dari bahan tembakau. Sehingga pihak pabrikan berlombalomba
memberi pinjaman modal melalui kelompok tani yang berada di Desa Talang.
Di wilayah Kring I terutama daerah
paling barat-sisi utara, ciri geologisnya berupa tanah berbatuan jenis batu
putih dengan lapisan atasnya, tanah lempung berwarnah merah. Secara topografi
tanah ini berbentuk pegunungan/dataran tinggi dengan ketinggian dpl. 68 m.
Sementara di Wilayah kring II
topografi tanahnya datar dengan jenis tanah lempung yang dekat sekali dengan
persawahan.
b.
Visi dan Misi Desa Talang
1)
Visi
Penyusunan
RPJM Desa Talang sebagai pedoman program kerja Pemerintah Desa bersama
Lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Talang maupun para
pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa
lima tahun. RPJM Desa sebagai pedoman program kerja untuk masa lima tahun
merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan oleh
segenap warga masyarakat Desa Talang.
Cita-cita
masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Talang,
merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun
sekali. Cita-cita masa depan Desa Talang disebut juga sebagai Visi dan Misi
Desa Talang .
a)
Visi
pemerintahan dalam membangun masyarakat Desa Talang antara lain: Pemberdayaan
Masyarakat
b)
Mensejahterakan
Warga
c)
Jujur
dan adil
2) Misi
Misi desa Talang merupakan turunan dari Visi desa Talang. Misi
merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan
tercapainya sebuah visi. Maka disusunlah Misi Desa Talang antara lain:
a)
Membangun
dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal atau non formal yang mudah
diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.
b)
Membangun
dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan intelektual, insan
inovatif dan insan enterpreneur.
c)
Membangun
dan mendorong terwujudnya pendidikan kejuruan atau keahlian baik formal maupun
informal yang berbasiskan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan
peternakan.
d)
Membangun
dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan sektor pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan, baik tahap produksi maupun pengolahan hasilnya.
e)
Membangun
dan mendorong usaha-usaha untuk optimalisasi sektor pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan, baik tahap produksinya maupun pengolahan hasilnya.
f)
Menjamin
dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya pembangunan di segala bidang yang
berwawasan lingkungan dan kebencanaan, sehingga terjadi keberlanjutan
usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatannya.
c. Sejarah Desa Talang
Konon kabarnya berdasarkan beberapa cerita atau penuturan
sebagai sumber bahwa Nama Desa Talang berasal dari kata Rumput Ilalang yang
bahasa maduranya lalang sehingga dinamakan Desa
Talang
Secara
historis, sejak dahulu kala Desa Talang berada di wilayah kecamatan yang
bernama Kecamatan Saronggi. Dalam sejarahnya desa Talang merupakan gabungan
dari dua desa yaitu Desa Talang dan Desa Larangan, kemudian dimasa penjajahan
Belanda pada tahun 1920 Desa Talang dan
Desa Larangan dijadikan satu Desa yaitu diberi nama Desa Talang.
Desa
Talang hingga saat ini telah terjadi 7 kali perubahan kepemimpian antara lain:
1) H. Asmuni : 1903 – 1923
2) Supatrah : 1923
– 1980
3) H. Abd. Asis : 1980 – 1984
4) Rasyidi :
1984 – 1992
5) H. Amin
Rusdi : 1992
– 2002
6) H. Imam
Busri :
2002 -2007
7) Hj. Mu’immah : 2008 –
2020
d.
Struktur Organisasi Desa Talang
Dusun
sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Talang memiliki fungsi
yang sangat berarti tehadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut.
Terutama hubungannya berkaitan dengan pemerintahan pada level di atasnya.
Struktur
kepemimpinan Desa Talang tidak bisa lepas dari struktur administratif
pemerintahan pada level diatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan di bawah
ini:
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DESA TALANG
Demografis / Kependudukan
Berdasarkan Data Administrasi
Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah
total 5.567 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin Laki-laki 2.458
berjumlah jiwa, sedangkan berjenis
kelamin perempuan berjumlah 3.084 jiwa.
Survei Data Sekunder dilakukan oleh
Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data
yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Mei
2016, berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dari blangko yang
diisi oleh ketua RT dilingkungan masing-masing.
e.
Monografi Desa
Tabel 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Talang Tahun 2018
|
NO
|
JENIS
KELAMIN
|
JUMLAH
|
PROSENTASE
(%)
|
|
1
|
Laki-laki
|
2.458
|
47
%
|
|
2
|
Perempuan
|
3.084
|
53
%
|
|
Jumlah
|
5.567
|
100
%
|
|
Sumber: Data survey sekunder Desa
Talang, Kec. Saronggi Mei
Tahun 2018
Seperti terlihat dalam tabel diatas,
tercatat jumlah total penduduk Desa Talang
5.542 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.458 jiwa atau 47% dari total jumlah
penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 3.084 jiwa atau 53% dari total
jumlah penduduk yang tercatat.
Dari hasil survei data sekunder
dibandingkan dengan data yang ada di administrasi desa, terdapat selisih 124
jiwa yang tidak tercatat didalam survei data sekunder. Hal ini mendorong
pemerintah desa untuk memperbaiki sistem administrasinya dan melakukan cek
ulang terhadap penyebab terjadinya selisih data penduduk tersebut. Sampai saat
ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa terjadinya selisih tersebut
dikarenakan banyaknya warga desa Talang
adanya simpangsiur dalam pembuatan KK (Kartu Keluarga)
Dari hasil survei data sekunder
dapat diketahui proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tingkat Kring
maupun Dusun. Di Kring I,II,III,IV,V dan VI proporsi jumlah penduduk yang
berdiam di wilayah tersebut 17 % dari total populasi penduduk yang tersurvei.
Di Kring II, proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tersebut 17 %
dari total populasi penduduk yang tersurvei.
Dimasing-masing Kring dapat
diketahui prosentase terbesar populasi penduduk berdiam. Di Kring III,
prosentase populasi penduduk terbesar
berdiam berada di Talang,
yaitu 19 % dari total jumlah penduduk yang tersurvei. Di Kring III, prosentase
populasi penduduk terbesar berdiam berada Di Aes Tengah, yaitu 19 % dari total
jumlah penduduk yang tersurvei.
Untuk lebih mengetahui kondisi yang
nyata tentang jumlah penduduk di wilayah dusun-dusun di Desa Talang secara terperinci dapat dilihat
pada Lampiran Tabel 2.
Agar dapat mendiskripsikan lebih
lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Talang dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik
beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh
gambaran tentang kependudukan Desa Talang
yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan
deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Talang berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat
dilihat dalam lampiran tabel 2 berikut ini:
Tabel. 2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
|
No
|
Kelompok usia
|
L
|
P
|
Jumlah
|
Prosentase %
|
|
1
|
0 – 5
|
177
|
181
|
358
|
|
|
2
|
6 – 10
|
357
|
395
|
752
|
|
|
3
|
11 – 25
|
779
|
849
|
1628
|
|
|
4
|
26 – 50
|
895
|
907
|
1802
|
|
|
5
|
50 Th Keatas
|
482
|
521
|
1002
|
|
|
Jumlah
|
2690
|
2853
|
5567
|
100 %
|
|
Sumber: Data survey sekunder Desa
Talang, Kecamatan Saronggi Mei Tahun 2018.
f. Pendidikan
Pendidikan adalah satu hal penting dalam
memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada
khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat
kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan
kewirausahaan.
Dan pada gilirannya mendorong
munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program
pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.
Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu,
selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang
menunjukan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Talang,dengan demikian bisa dilihat dalam tabel berikut:
Tabel. 3.
Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan jenjang pendidikan
Desa Talang Tahun 2018
|
No
|
Pendidikan
|
Jumlah
yang lulus
|
Prosentase
%
|
|
1
|
SD
/ MI
|
2053
|
|
|
2
|
SLTP
/ MTs
|
821
|
|
|
3
|
SLTA
/ MA
|
708
|
|
|
4
|
Perguruan
tinggi
|
105
|
|
|
Jumlah
|
3687
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber: Data survey sekunder Desa Talang, September Tahun 2016.
g. Mata Pencaharian
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Talang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata
pencaharian, seperti: petani, buruh-tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta,
pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh-bangunan/tukang, peternak. jumlah
penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel. 4.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Talang Tahun 2018
|
No
|
Pencaharian
|
Jumlah
|
Prosentase
%
|
|
1
|
Petani
|
2938
|
|
|
2
|
Nelayan
|
-
|
|
|
3
|
Swasta
|
523
|
|
|
4
|
Kuli
bangunan
|
76
|
|
|
5
|
Pensiunan
|
30
|
|
|
6
|
Peternak
|
1343
|
|
|
7
|
Seniman
|
-
|
|
|
8
|
PNS
/ Polri / TNI
|
117
|
|
|
9
|
Guru
Ngaji
|
63
|
|
|
10
|
Lain-lain
|
452
|
|
|
Jumlah
|
5567
|
|
|
h. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Dalam pespektif agama, masyarakat di
Desa Talang termasuk dalam
kategori masyarakat yang mendekati satu kultur Hal ini dikarenakan semua masyarakat beragama Islam. Secara kultural,
pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang
kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan
turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu.
Informasi yang diperoleh melalui
wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan
antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti
NU ataupun Muhammadiyah. Meskipun begitu, situasi kondusif selama ini dapat
tercipta dan terjaga. Jumlah penduduk Desa Talang berdasarkan agama dapat dilihat dalam lampiran tabel 5.
Tabel. 5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Desa Talang Kec. Saronggi Kab. Sumenep Tahun 2018
No. Agama Jumlah Prosentase %
|
No
|
Islam
|
Katholik
|
Kristen
|
Hindu
|
Budha
|
|
1
|
100
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Sumber: Data Survey sekunder Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Mei Tahun
2018.
Dalam tabel 5 tersebut dapat dilihat
bahwa jumlah penduduk Desa Talang
yang beragama Islam mendominasi dengan jumlah 100 % Islam sebagai agama yang dipeluk warga,
mendominasi diseluruh Dusun yang ada di Desa Talang.
i. Dinamika Politik Desa
Seiring dengan perubahan dinamika
politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan
pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang
dipandang lebih demokratis. Dalam
dinamika politik, memang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jabatan
Kepala Desa sejak lama ditentukan dengan cara dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Talang.
Biasanya para Calon Kepala Desa yang akan ikut pemilihan adalah orang yang
punya kaitan dengan elit lama desa tersebut, misalnya anak Kepala Desa
terdahulu atau turunan dan keluraganya. Hal ini tidak terlepas dari anggapan
masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis
tangan keluarga-keluarga tersebut.
Kepala Desa merupakan suatu jabatan
yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada putra seorang Kepala Desa.
Kepala Desa dipilih berdasarkan etos kerja, kejujuran serta kedekatan dengan
warga sekitar. Seorang Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis,
jika seorang Kepala Desa melakukan hal-hal yang melanggar peraturan maupun
norma-norma yang berlaku. Kepala Desa juga bisa diganti jika berhalangan tetap.
Saat ini, siapa saja yang merasa
mampu meskipun dari latar belakang apapun asal berani mencalonkan diri, bisa
menjadi calon Kepala Desa tentu dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah
ditentukan dalam perundangan yang berlaku. Pilihan jabatan Kepala Desa terakhir
dilaksanakan pada bulan 2014. Pada pilihan
Kepala Desa saat itu tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Tercatat
jumlah hak pilih sebanyak 5.130 pemilih, dari jumlah itu sebayak 4.310 orang
menggunakan hak pilihnya. Terdapat dua orang calon Kepala Desa yang mengikuti
pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa bagi warga masyarakat desa Talang bagaikan acara perayaan desa dimana
pada saat tersebut dimenangkan oleh Ibu Hj. Mu’immah.
Paska semua pemilihan situasi
kembali berjalan normal, masyarakat tidak terus menerus tersekat-sekat dalam
kelompok-kelompok pilihannya. Hal ini terbukti kehidupan tolong-menolong maupun
gotong- royong tetap berjalan dengan baik.
Pola kepemimpinan di wilayah Desa Talang dalam pengambilan keputusan
berada di tangan Kepala Desa, namun semua dilakukan dengan mekanisme yang
melibatkan pertimbangan dari masyarakat. Keterwakilan masyarakat ditingkat
desa, diwadahi BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga di
tingkat desa. Untuk menjadi keanggotaannya harus melalui mekanisme musyawarah.
BPD berfungsi sebagai badan perwakilan warga masyarakat desa yang bertugas
mirip dengan legislatif. Kebijakan-kebijakan pemerintahan desa harus mendapat
persetujuan dari BPD. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di
wilayah Desa Talang
mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Begitu pula untuk jabatan
kepala Dusun.
Berdasarkan deskripsi dari beberapa
fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Talang mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini
terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan,
sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis
ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi minat terhadap politik nasional
terlihat masih sangat kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan
dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Talang kurang mempunyai greget,
terutama yangberkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan
masyarakat secara langsung.
j. Aspek-aspek Sosial dan Budaya
Prespektif Budaya Masyarakat di Desa
Talang masih sangat kental
dengan budaya Madura. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di
Kabupaten Sumenep masih kuat terpengaruh dengan adanya pusat kebudayaan Madura
yang tercermin dari keberadaan Keraton Kasultanan dari latar belakang
budaya,kita bisa melihat aspek sosial dan budaya yang berpengaruh dalam
kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan Agama yang dianut misalnya,
Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankanya sangat
kental dengan tradisi budaya Madura.
Tradisi budaya Madura sendiri
berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan
masyarakat sebelum Agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa
peringatan-peringatan keagamaan yang ada di masyarakat, terutama Islam karena
dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa
tradisinya. Contoh yang bisa kita lihat adalah peringatan Tahun Baru Hijriah,
sejak zaman dahulu Tahun Baru Hijriah dimaknai sebagai tahun baru Suro atau
yang dikenal Suroan. Nama ini diambil adari bulan Assyuro dalam kalender
Hijriah/Islam. Dalam cara memperingatinyapun bercampur antara doa-doa Agama
Islam dan melakukan tindakan yang biasa dijalankan dalam tradisi masyarakat
Madura. Contoh antara lain adalah aberebbe tradisi tahunan yang
dilakukan menjelang Bulan Puasa/Ramadhan untuk shadaqah menengok dan
membersihkan makam orang tua maupun kerabat dan leluhur, kegiatan ini
dikombinasikan dengan Doa untuk yang sudah meninggal; Mauludan – berasal
dari kata Milad (Bhs. Arab) artinya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang
diperingati di sini dengan membuat apem dibagi-bagikan ke tetangga, di Mushalla
membuat Gunungan (hasil bumi dan makanan yang disusun seperti gunung)
didoakan dengan cara Islam setelah itu diarak dan pada akhirnya diperebutkan
oleh masyarakat yang datang dari mana-mana terutama dari Kabupaten
Sumenep.
Secara individual didalam keluarga
masyarakat Talang, tradisi
dipadu dengan agama terutama Islam, juga masih tetap dipegang. Tradisi ini
dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan
sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat.
Misalkan: tradisi mengirim doa untuk orang tua atau leluhur dilakukan dengan
mengundang tetangga dan kenalan yang disebut Slametan. Selametan ini
biasanya dilakukan mulai dari satu sampai tujuh hari keluarga yang ditinggal
mati, yang disebut Tahlilan. Selanjutnya hari keseratus dari tanggal
kematian yang disebut Slametan Nyatus, berikutnya hari kesetahun,
berikutnya hari ke tiga tahun yang disebut Slametan Nyewu. Perhitungan
tanggal kegiatan dilakukan dengan menggunakan tanggalan.
Bersyukur kepada tuhan karena
dikaruniai anak pertama pada tradisi masyarakat Talang juga masih berjalan,
disebut Pelet Petteng ketika kandungan ibu menginjak usia tujuh bulan.
Namun yang paling populer di wilayah Perkampungan di Desa Talang, khususnya di masing-masing
kring adalah adat tradisi Assyaro membuat bubur putih yang kemudian
dimakan secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat di Moshalla masing-masing. Kegiatan ini adalah salah satu
kegiatan bersama yang dilakukan untuk menghormati para leluhur yang merintis
tumbuhnya Perkampungan atau Desa sekaligus untuk gotong royong membersihkan
desa.
k. Dampak Bencana
Secara garis besar Desa Talang
pernah terjadi 2 kali gagal panin yaitu Bulan Juni 1998 gagal panen tembakau
kerena disebabkan hujan sehingga masyarakat mengalami kerugian yang
mengakibatkan perekonomian masyarakat Desa Talang memburuk dan pada Tahun 2004 terdapat gagal
panen padi disebabkan serangan hama sehingga masyarakat kekurangan stok padi
untuk kebutuhan hidup.
Dan terjadi 2 kali bencana angin Puting Beliung yang
mengakibatkan kegelisahan masyarakat pada Tahun 2014 dan 2018.
2.
Paparan Data Fokus Penelitian
Berdasarkan
fokus penelitian, maka diperoleh paparan data sebagai berikut:
a.
Pelaksanaan wasiat di desa talang kecamatan saronggi kabupaten
sumenep berdasarkan hukum adat
Bentuk
pembagian harta yang dilaksanakan oleh masyarakat didesa talang kecamatan
saronggi kabupaten sumenep ialah dengan menggunakan pelaksanaan wasiat.
Pelaksanaan
wasiat yang dilakukan oleh masyarakat didesa talang kecamatan saronggi
kabupaten sumenep yaitu dilaksanakan ketika hampir meninggal dunia, ada pula
yang dilaksanakan ketika anaknya sudah menikah, karena memang jika anak sudah
menikah dianggap sudah mampu mengelola harta yang akan diberikan oleh orang
tua.
Pelaksanaan
wasiat dilakukan dengan cara lisan tidak dengan secara tertulis, karena
masyarakat didesa talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep menganggap lebih
mudah untuk dilakukan dan adil dalam membagikan semua harta yang mereka miliki
kepada anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan penuturan ibu kepala desa talang
kecamatan saronggi kabupaten sumenep. Hj. Muimmah menuturkan hal berikut:
“pelaksanaan
wasiat itu, dilaksanakan dengan cara lisan. Jadi, orang tua tinggal membagi
secara langsung yang disaksikan oleh semua anak-anaknya dan kerabat
terdekatnya. Pembagian harta dengan wasiat ini harus ada saksi, dan yang
menjadi saksi terhadap pelaksanaan wasiat itu adalah kerabat terdekatnya yang
hadir dan ikut berkumpul dalam pembagian harta tersebut. Pelaksanaan wasiat ini
bisa dicabut kembali oleh pewasiat dikemudian hari jika terjadi masalah
nantinya, meskipun harta tersebut sudah hak milik dari anaknya, orang tua masih
bisa untuk memintanya kembali. Selain wasiat ini bisa dibatalkan juga ada
wasiat yang tidak boleh dilaksanakan, yaitu wasiat yang bertentangan dengan
hukum agama. Jika kemudian hari terjadi masalah atau terjadi sengketa dalam
pelaksanaan wasiat ini, akan diatasi langsung oleh aparat desa“.[57]
Selaras
dengan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat didesa talang
yaitu, bapak H. Abd. Rasyid S. Ag. Bahwa:
“Pelaksanaan wasiat yang dilakukan masyarakat didesa talang
kecamatan saronggi kabupaten sumenep tidak jauh berbeda dengan tatacara agama
yang sudah menjadi aturan dalam islam, wasiat itu hak kesukaan dan kesenangan
bagi masyarakat karena selain mudah dilaksanakan juga lebih adil dalam membagi
harta kepada keluarganya. pelaksanaan wasiat dilaksanakan secara tunjuk yang
dilakukan dengan mengumpulkan semua pihak keluarga yang memang berkepentingan
dalam pembagian harta peninggalan tersebut, yakni harus ada pewasiat (orang
tua), penerima wasiat (anak). Untuk menjaga agar dikemudian hari tidak terjadi
masalah dalam pelaksanaan wasiat harus ada saksi yang memang tau persis dengan
pembagian harta tersebut”.[58]
Hal
yang sama juga disampaikan oleh bapak H. Abdullah duki selaku pemberi wasiat:
“Pelaksanaan wasiat itu dengan secara lisan, dibagikannya harta
tersebut ketika anak yang paling besar sudah menikah dan diberikan secara
bersamaan. Jadi, orang tua memasrahkan hartanya kepada anak-anaknya dengan
tinggal menunjuk bagian mana yang akan diberikan dengan catatan harus adil,
dalam membagi hartanya orang tua harus mengumpulkan semua anak-anaknya, jika
sudah berkeluarga juga dengan keluarganya sebagai saksi dari pelaksanaan wasiat
tersebut. Semua itu dilaksanakan didepan semua anak-anaknya, karena dengan itu
mereka bisa tau bagian mana yang akan dikelola oleh mereka nantinya. Dan saling
menjaga terhadap amanah yang diberikan oleh orang tua terhadap mereka”.[59]
Selaras
dengan hal tersebut, imron selaku penerima wasiat juga mengatakan bahwa:
“Sebenarnya yang pertama diwasiatkan oleh orang tua itu bukan harta
melainkan saling jaga kerukunan antar saudara, setelah orang tua sudah yakin
bahwa sudah rukun antar saudara maka baru orang tua membagikan hartanya
terhadap anak-anaknya secara adil. Sistemnya tidak menggunakan secara tertulis
akan tetapi secara lisan. Mengumpulkan semua kelurganya dan membaginya secara
adil atau merata, selain adil harus melalui persetujuan dari semua
anak-anaknya, agar tidak terjadi pertengkaran dikemudian hari.[60]
Pelaksanaan
wasiat di desa talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep sudah menjadi
tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka, serta mayoritas semua
masyarakat desa talang menggunakan hal tersebut, baik kepala desa, warga, serta
tokoh masyarakat. Hal ini karena masyarakat desa talang menyadari bahwa dengan
membagikan harta peninggalannya melalui wasiat selain lebih mudah untuk dilaksanakan
juga lebih adil dalam membagikan semua hartanya.
“Dalam
pembagian harta bagi orang yang akan meninggal dunia itu cuman dengan menunjuk
bagian mana saja yang akan diberikan ke anak pertama dan dimana saja yang akan
diberikan ke anak yang kedua serta seterusnya, itu dilakukan dengan
mengumpulkan semua anak-anaknya dan dibagikan didepan mereka secara adil.
Itupun orang tua masih mengambil sebagian dari harta tersebut untuk dikelola
semasa hidupnya, dan akan dibagi sesuai dengan banyaknya anak dari orang tua
tersebut, setelah ia meninggal dunia. Semua itu atas kesepakatan semua
anak-anaknya, dan diketahui oleh keluarga yang hadir pada waktu itu sebagai
saksi mata”.[61]
Salah
seorang warga juga berpendapat bahwa:
“Pelaksanaan
wasiat ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat desa talang, pelaksanaan
wasiat dilaksanakan secara lisan dan dilaksanakan dirumah sendiri, Pelaksanaan
wasiat ini dilaksanakan dengan mengumpulkan semua pihak keluarga dan membagi
secara adil, dan harus menggunakan saksi karena dengan adanya saksi ketentuan
tersebut tidak bisa diotak-atik oleh siapapun kecuali orang tua (pewasiat),
Jika tidak menggunakan saksi maka akan fatal. Pihak keluarga yang kuat untuk
dijadikan saksi adalah saudara dari orang tua (pewasiat). Wasiat tersebut bisa
dibatalkan jika ada konflik dikemudian hari dengan cara mengumpulkan semua
pihak keluarga dan disampaikan bahwa wasiat tersebut sudah dicabut dan diambil
kembali oleh pewasiat”.[62]
Dalam
hal ini, salah satu tokoh masyarakat juga berpendapat bahwa:
“Wasiat itu dilaksanakan sebelum meninggal dunia, dengan secara
lisan mengucapkan kepada anak-anaknya bagian mana saja yang akan diberikan oleh
orang tua. Dan semua yang dikatakan oleh orang yang akan meninggal dunia itu merupakan
wasiat, misalnya seperti orang yang akan meninggal dunia meminta untuk
dikuburkan disuatu tempat, itu harus dilakukan oleh anak-anaknya, ada juga yang
tidak bisa dilakukan oleh anak-anaknya, misalnya berwasiat kalok meninggal
dunia harus mengadakan saronen, itu tidak harus dilaksanakan meskipun wasiat
karena bertentangan dengan hukum agama.[63]
Dari
hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembagian
harta peninggalan melalui wasiat yaitu dengan mengumpulkan semua keluarga, diantaranya
pemberi wasiat dan penerima wasiat.
Pelaksanaan
wasiat dibagikan secara lisan dan disaksikan oleh semua penerima wasiat juga
keluarga terdekat yaitu sebagai saksi dari pelaksanaan tersebut, agar semua tau
wasiat apa yang akan diberikan oleh orang tua terhadap mereka, dan saling
menjaga terhadap wasiat tersebut, serta kedepannya saling menjaga kerukunan
antar satu sama lain.
Dalam
pelaksanaan wasiat ini bisa dicabut atau dibatalkan jika dikemudian hari
terdapat masalah yang memang merugikan terhadap pemberi wasiat. Karena, wasiat
itu suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk memberi wasiat
atau menerima wasiat. Oleh karena itu,
orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang
dinyatakan, baik itu wasiat yang berkenaan dengan kekuasaan atau wilayah.
Hasil
wawancara tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan
di desa talang. Terbukti dengan menggunakan pelaksanaan wasiat masyarakat desa
talang mudah dalam membagi hartanya dan tidak terjadi pertengkaran dikemudian
hari, karna memang dalam pembagiannya tidak berat sebelah istilahnya dibagikan
secara adil dan merata, serta disaksikan oleh keluarga lainnya sebagai saksi.
b.
Faktor-faktor penyebab terjadinya wasiat di desa talang kecamatan
saronggi kabupaten sumenep
Harta
merupakan sesuatu yang mempunyai nilai harga yang dapat dimiliki oleh stiap
manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan. Selain itu harta juga
amanah dari allah SWT. yang harus dijaga dan dirawat oleh makhluknya, maka dari
itu orang yang hampir meninggal dunia harus mewariskan atau memeberikan semua
hartanya terhadap anak-anaknya untuk meneruskan amanah tersebut dengan tatacara
yang memang sudah ada dalam hukum agama.
Di
desa talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep dalam pembagian hartanya
mayoritas adalah sawah atau tanah, dari itu bentuk pembagiannya dengan
membagikan pertanah terhadap anak-anaknya. Jika ukurannya tidak sama itu
diserahkan langsung kepada kesepakatan
dari semua anak-anaknya.
Secara
umumnya pelaksanaan wasiat ini dilaksanakan ketika sudah hampir meninggal dunia
dan apa pula yang dilaksanakan setelah anaknya menikah, karena orang tua yakin
jika sudah berkeluarga selain mempunyai tanggung jawab besar terhadap
keluarganya mereka sudah bisa dapat dipercaya (amanah).
sebagaimana
dengan yang dikatakan oleh salah seorang pemuda didesa talang, bahwa:
“pelaksanaan wasiat ini dilakukan setelah hampir meninggal dunia,
karena jika sudah meninggal dunia tidak bisa berwasiat, artinya yang dikatakan
wasiat merupakan suatu perkataan seseorang terhadap orang lain yang itu
dikatakan sesudah hampir meninggal dunia, baik berupa harta, nasehat, serta
rahasia. Biasanya pelaksanaan wasiat ini dilaksanakan di rumah sendiri,
berkumpul dengan semua anak-anaknya juga family terdekatnya,tidak menutup
kemungkinan juga tetangga yang sudah menjadi kepercayaan dari kelurga
tersebut”.[64]
Salah
satu pemberi wasiat berpendapat:
“pelaksanaan wasiat ini dilaksanakan setelah anak dewasa atau sudah
menikah, artinya anak jika sudah mempunyai keluarga sudah dapat dipercaya dan
mau tidak mau harus menjalani kewajibannya untuk menafkahi keluarganya, sebelum
anak menemukan pekerjaan, paling tidak bisa mengelola terhadap harta yang
diberikan oleh orang tuanya. Wasiat ini cukup dengan persetujuan dari dari
anak-anaknya dan saling mengetahui serta saling menjaga terhadap
bagian-bagiannya, tidak akan pernah terjadi masalah antar saudara, jika
nantinya dalam pembagian harta tersebut dibagikan secara adil artinya tidak
berat sebelah”.[65]
Salah seorang
tokoh masyarakat juga menambahkan:
“jika
orang yang berhati-hati, pelaksanaan wasiat ini dilaksanakan dijauh-jauh hari
sebelumnya sudah berwasiat, tidak menunggu sakit dan tidak menunggu tua. Tempat
dilaksanakannya wasiat ialah kondisional, sesuka hati orang tua mau dimna
dilakukannya wasiat tersebut. Orang tua mempunyai hak otoritas atau hak mutlak
untuk memberikan juga menarik kembali hartanya kepada pihak keluarganya, serta
bertanggung jawab jika ada masalah dikemudian hari”.[66]
Dan senada
dengan apa yang dikatakan oleh seorang pemberi wasiat, bahwa:
“Wasiat dilaksanakan semasih orang tua sehat, karena jika dalam
keadaan sakit atau tidak normal sebagian ada yang tidak mengesahkan, serta
takut dalam membagikan semua hartanya tidak adil dan tidak sesuai dengan
harapan semua pihak keluarga. Hal tersebut bisa menyebabkan hal yang tidak
diinginkan oleh pewasiat dikemudian harinya. Pelaksanaan wasiat dilaksanakan dirumah
sendiri”.[67]
Salah satu
penerima wasiat juga berpendapat bahwa:
“pelaksanaan
wasiat ini, dilaksanakan ketika orang tua masih dalam keadaan sehat, karena
manusia tidak tau kapan akan meninggal dunia. Jadi, untuk mengantisipasi hal
tersebut orang tua (pewasiat) mewasiatkan seluruh hartanya diwaktu sehat.[68]
Hasil
wawancara dibuktikan dengan hasil pengamatan penelitian. Beberapa masyarakat
yang sudah melakukan wasiat, sudah banyak yang melaksanakan salah satu
kewajiban dari orang tua yaitu membagikan semua harta-hartanya terhadap
anak-anaknya sebelum ia meninggal.
Pelaksanaan
pembagian harta peninggalan melalui wasiat ini dilakukan dengan beberapa
faktor, diantaranya: dilakukan setelah hampir meninggal dunia, dilakukan
setelah anaknya menikah, dan dilakukan diwaktu sehat.
Dengan
melaksanakan wasiat diwaktu masih sehat itu bisa terlepas dari ketidak adilan
dalam membagi hartanya, dan bagi penerima wasiat bisa menerima dengan lapang
dada karena dengan pembagian tersebut adil atau merata. Dan ada juga yang
melaksanakannya setelah anaknya menikah, karna selain anak itu sudah dewasa dan
dapat dipercaya, anak tersebut juga sudah mempunyai tanggung jawab untuk
menafkahi keluarganya. Dari itu, dia sangat membutuhkan terhadap harta dari
orang tuanya untuk dikelola.
B.
PEMBAHASAN
1.
Pelaksanaan pembagian harta peninggalan melalui wasiat di desa
talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep berdasarkan hukum adat
Dalam
disiplin/literatur ilmu ushul fiqh, pengertian adat (al-adah) dan
‘urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut
berasal dari bahasa rab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang baku. Kata
‘urf berasal dari kata ‘araf yang mempunyai derivasi kata al-ma’ruf yang
berarti sesuatu yang dikenal/diketahui.[69]
Dalam
pengertian lain ‘urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia
karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan
atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.
Sedangkan menurut ahli syara’ ‘urf itu sendiri bermakna adat dengan kata lain
‘urf dan adat itu tidak ada perbedaan.
‘urf
tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan
berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighat. Untuk ‘urf yang
bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian
al-walad, yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita.[70]
Tinjauan
hukum adat mengenai kedudukan pelaksanaan wasiat di desa talang kecamatan
saronggi kabupaten sumenep tergantung pada baiknya pelaksanaan tersebut. Karena
para ulama berpendapat bahwa hukum adat bersifat tetap, berdasarkan kaidah:
“adat kebiasaan
dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”
Dengan
kaidah tersebut, hukum islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan
tradisi (adat) yang sudah berjalan. Kata ‘urf ada hubungan dengan tata nilai
dimasyarakat yang dianggap baik tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat
tetapi juga baik untuk dilakukan dan atau diucapkan.
Pada
dasarnya hukum adat/’urf adalah hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh dan
berkembang sesuai dengan perkembangan sesuatu di masyarakat. Jadi, kebiasaan
yang sudah berlaku di masyarakat bisa dijadikan hukum selagi itu tidak keluar
dari hukum agama.
Pelaksanaan
wasiat, baik untuk dilakukan masyarakat didesa talang kecamatan saronggi
kabupaten sumenep, karena mudah untuk dilakukan dan itu merupakan sifat turun
temurun dari nenek moyang. Pelaksanaanya ialah dengan mengumpulkan semua
pihak-pihak keluarga diantaranya: pemberi wasiat, penerima wasiat, keluarga
terdekat. Dalam membagikan hartanya orang tua membagikan secara tunjuk bagian
mana saja yang akan diberikan kepada anak-anaknya.
Pelaksanaan
wasiat ini, masyarakat di desa talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep
melaksanakannya tidak dengan secara tertulis akan tetapi secara lisan, karena
memang dengan cara itu masyarakat desa talang bisa lebih mudah untuk membagikan
hartanya dengan se adil-adilnya dan disaksikan langsung oleh semua penerima
wasit. Dan dengan cara seperti itu, orang tua (pewasiat) bisa lebih tau dan
lebih jelas dalam menyerahkan semua hartanya terhadap semua penerima wasiat
dengan disaksikan juga oleh saksi sebagai bukti bahwa hartanya benar-benar
diberikan.
Dalam
pelaksanaan wasiat, didesa talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep
diberikan kepada ahli waris yang tanpa ada ukuran persenan, yang itu
dilaksanakan dengan atas persetujuan dari semua ahli warisnya.
Pelaksanaan
wasiat ini di lakukan dengan adanya akad antara orang tua (pewasiat) dengan
anak (penerima wasiat), sehingga sah untuk dilaksanakan dan sesuai dengan
tatacara hukum agama, karena sudah ada kesepakatan diantara keduanya yaitu,
orang tua (pewasiat) dan anak (penerima wasiat) secara langsung.
Pelaksanaan
wasiat ini bisa dicabut kembali oleh pewasiat jika kemudian hari terdapat
masalah yang memang merugikan terhadap pewasiat. Ada pula wasiat yang tidak
boleh dilaksanakan seperti, orang yang akan meninggal dunia berwasiat jika
sudah meninggal harus dirayakan dengan saronen, wasiat tersebut tidak boleh
dilaksanakan oleh penerima wasiat karena sudah bertentangan dengan hukum agama.
2.
Faktor-faktor penyebab terjadinya wasiat di desa talang kecamatan
saronggi kabupaten sumenep
Wasiat merupakan salah
satu cara aturan peralihan harta yang sudah lama dilakukan oleh umat manusia
dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda.
Secara hukum adat setiap tindakan atau bahkan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat
selagi itu tidak bertentangan dengan hukum agama itu diperbolehkan.
Setelah
melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang berkaitan dengan masalah
faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan wasiat di desa talang kecamatan
saronggi kabupaten sumenep bahwa, pelaksanaan wasiat dilaksanakan ketika sudah
hampir meninggal dunia. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti, bahwa dalam
pelaksanaan wasiat ini dilakukan sesudah hampir meninggal dunia. Pernyataan itu
sesuai dengan definisi wasiat itu sendiri bahwa, wasiat merupakan permberian
seseorang terhadap orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk
dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah yang berwasiat akan meninggal
dunia.[71]
Dalam
pelaksanaan wasiat sampai hari ini sangat jarang menimbulkan pertengkaran antar
saudara, karena dalam pelaksanaan ini yang paling dititik tekankan atau
diharapkan oleh orang tua dalam penyampaian wasiat adalah kerukunan antar
saudara. Dengan itu, semua family senantiasa menerima semua keputusan dari
orang tua.
Pelaksanaan
wasiat ini dilaksanakan ketika dalam keadaan sehat, artinya tidak menunggu
waktu hampir meninggal dunia, karena manusia tidak tau kapan ajal akan datang.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat desa talang melaksanakan wasiat
itu di jauh-jauh hari sebelumnya.
Adapula,
dalam melaksanakan wasiat dilaksanakan waktu anaknya sudah menikah, karena
dengan anaknya mempunyai tanggung jawab sangat membutuhkan terhadap harta
warisan dari orang tuanya. Dari itu, sebagian dari masyarakat desa talang
menggunakan hal tersebut.
BAB V
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumya dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1.
Pelaksanaan pembagian harta ppeninggalan
melalui wasiat di desa talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep berdasarkan
hukum adat meliputi:
a.
Mengumpulkan semua keluarga
termasuk:
1)
Pewasiat (orang yang memberikan
wasiat)
2)
Penerima wasiat (orang yang menerima
wasiat)
3)
Kerabat terdekat/tetangga yang
dipercayainya
b.
Menggunakan saksi
1)
Kerabat dekat/tetangga yang
dipercayainya
c.
Dibagikan secara lisan
d.
Ada akad dan persetujuan
e.
Pelaksanaan wasiat bisa dicabut atau
dibatalkan
f.
Wasiat yang tidak boleh dijalankan
2.
Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya wasiat didesa talang kecamatan saronggi kabupaten sumenep
diantaranya:
a.
Dilakukan setelah hampir meninggal
dunia
b.
Dilaksanakan dijauh-jauh hari
sebelumnya (waktu sehat)
c.
Dilaksanakan setelah anaknya menikah
(cukup umur dan dapat dipercaya)
B.
Saran
Agar dalam pelaksanaan wasiat di desa talang kecamatan saronggi
kabupaten sumenep bisa berjalan dan berkembang semakin baik, serta bisa
membangun kerukunan bersaudara dalam melaksanakan atau mengembangkan harta
peninggalan orang tua, perlu adanya saran-saran sebagai suatu rekomendasi dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi
Pewasiat
Agar lebih memperhatikan kerukunan dan kesepakatan dalam memutuskan
wasiat yang akan diberikan terhadap anak-anaknya. Serta membagi semua hartanya
dengan se adil-adilnya karna dengan berat sebelah maka, dikemudian hari akan
terjadi hal yang tidak orang tua inginkan.
Karena dalam pelaksanaan wasiat ini orang tua masih mengambil
sebagian hartanya untuk dikelola maka, waktu itu pula orang tua harus sudah
membagi terlebih dahulu terhadap harta yang akan ia kelola untuk sementara.
Agar dikemudian hari anak-anaknya tidak kebingungan atas hak harta tersebut
2. Penerima Wasiat
Pelaksanaan
wasiat ini dilaksanakan secara kesepakatan bersama, tidak ada unsur paksaan
dll. Dari itu, bagi semua penerima wasiat untuk saling menjaga dan merawat
serta saling menjaga kerukunan antar bersaudara. Yang paling penting tidak
saling menjatuhkan bahkan, tidak saling rebutan terhadap harta tersebut.
[1]Abd. Shomad, Hukum Islam, Edisi Revisi,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), cet 2.
Hlm 339
[2] Asymuni
A. Rahman, Ilmu fiqh, (Jakarta:
Dep. Agama, 1986), cet 2. Hlm 181
[3]Moh. Muhudin,Abdul Wahid, Hukum kewarisan Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 145
[5]Moh. Muhudin,Abdul Wahid, Hukum kewarisan Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 149
[6] Asymuni
A. Rahman, Ilmu fiqh, (Jakarta:
Dep. Agama, 1986), Cet 2. Hlm 181
[7]Moh. Muhudin,Abdul Wahid, Hukum kewarisan Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 147
[8] Suhrawardi
K. Lubis, Hukum waris Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet 2.
Hlm 47
[9]Abd. Shomad, Hukum Islam, Edisi Revisi,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), cet 2.
Hlm 340-341
[10] Rizal Makmun, Wawancara
Langsung, (Tanggal 10 Maret 2018
Pukul 19. 30 WIB)
[11]Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), Hlm 145
[12]Ricki Siddharta. “Pembagian Waris Dengan
Wasiat Secara Lisan Pada Masyarakat Adat Tionghoa Di Kelurahan Buliang
Kecamatan Batu Aji Kota Batam”, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah
Mada, 2013).
[13]Adriawan. Pelaksanaan Wasiat
Menurut KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar” (Ditinjau dari
Kompilasi Hukum Islam), Skripsi, (Makkasar:
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UINAlauddin Makassar, 2013)
[14] Beni Ahmad
Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hlm. 343
[15] R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
(Jakarta: Pratnya Paramita, 2004), Hlm.
343
[16] Maimun, Hukum Waris Perspektif Islam Dan
Adat, (Sumenep: Duta Media, 2018), Hlm.
186
[17] Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Jokjakarta:
Islamika, 2003), Hlm. 258
[18] Maimun, Hukum
Waris Perspektif Islam Dan Adat, (Sumenep: Duta Media, 2018), Hlm. 188
[19] Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam,
(Bandung: Citra Umbara, 2015), Hlm. 375
[20] Ibid, Hlm.
382
[21]Joseph Schacht,
Pengantar Hukum Islam, (Jokjakarta: Islamika, 2003), Hlm. 252
[22] Ibid,
Hlm. 252
[23] Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung:
Pustaka Setia, 2009), Hlm. 347
[24] Ibid, Hlm.
346
[25] Ibid, Hlm.
346
[26] Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam,
(Bandung: Citra Umbara, 2015), Hlm.
381-382
[27] Ibid, Hlm.
385
[28] Beni Ahmad
Saebani, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia,
2011), Hlm. 252
[29] Beni Ahmad
Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hlm. 344-345
[30] Beni Ahmad
Saebani, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia,
2011), Hlm. 253
[31] Ali Afandi, Hukum waris Hukum Keluarga
Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hlm. 31
[32] Undang-Undang
RI. Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum
Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015), Hlm.
383-384
[33] Undang-Undang
RI. Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum
Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015), Hlm.
386
[34] Abu Muhammad, Kamus
Istilah Agama Islam (KIAI), (Tanggerang: Albama, 2009), Hlm. 4
[35] Hilman
Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandar Lampung: Mandar
Maju, 1992), Hlm. 1
[36] Ibid,
Hlm. 9
[37] Maimun, Hukum
Waris Perspektif Islam Dan Adat, (Sumenep: Duta Media, 2018), Hlm. 194
[38] Dewi
Wulansari, Hukum Adat Indonesia,(Bandung: Refika Aditama, 2010),
Hlm. 5
[39] Maimun, Hukum
Waris Perspektif Islam Dan Adat, (Sumenep: Duta Media, 2018), Hlm. 202
[40] Dewi
Wulansari, Hukum Adat Indonesia,(Bandung: Refika Aditama, 2010),
Hlm. 7
[41]Lexy J. Moleong, Metode
Penelitian Kualitatif; edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008),
hlm. 4
[42]Anselm Strauss
dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian
Kualitatif; TaTalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 5.
[43]Wina Sanjaya, penelitian pendidikan; jenis, metode dan prosedur edisi
pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 60-61.
[44]Buna’I, Penelitian Kualitatif (Sumenep: STAIN
Press, 2008), hlm. 65.
[45]Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 157.
[46]Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis
Data (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 50.
[47]HarisHerdiansyah,
Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai
Instrumen Penggalian (Jakarta: PT.
Rajawali Pers, 2015), hlm. 63-69.
[48]Emzir, Analisis Data, 39-40.
[49]Sugiono, Metodelogi
Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 145.
[50]SuharsimiArikunto,
Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan
Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.
[51]Lexy J. Moleong, Metode
Penelitian Kualitatif; edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008),
hlm. 248.
[52]Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan
Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian (Malang: UIN Maliki Press,
2008), hlm. 119-120.
[53]Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 370.
[54]Moleong, Penelitian Kualitatif, hlm. 330.
[55]Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif
(Malang: UIN Maliki Press, 2008),
hlm. 281.
[56]Buna’i, et. al.
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (Sumenep: STAIN Sumenep Press,
2010), hlm. 61-62.
[57] Hj. Muimmah,
Kepala Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 04 September 2018).
[58] H. Abd.
Rasyid, Warga Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 05 September 2018).
[59] H. Abdullah
Duki, Warga Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 09 September 2018).
[60] Muhammad
Imron, Warga Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 08 September 2018).
[61] Sahwi, Warga
Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 10 September 2018).
[62] Ridwan, Warga
Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 07 September 2018).
[63] KH. Suwarul Anwar,
Warga Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 06 September 2018).
[64] Subhan Hadi,
Pemuda Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 11 September 2018).
[65] H. Abdullah
Duki, Warga Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 09 September 2018).
[66] H. Abd.
Rasyid, Warga Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 05 September 2018).
[67] Ridwan, Warga
Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 07 September 2018).
[68] Mohammad
Imron, Warga Desa Talang, Wawancara Langsung, (Tanggal 08 September 2018).
[69] Amir Syarifuddin,
Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Hlm. 363
[70] Abdul Wahab
Khalad, Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), Hlm. 149
[71] Abd. Shomad, Hukum Islam, Edisi Revisi,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), cet 2.
Hlm. 8
