ISTISHAB
MAKALAH
Memenuhi Tugas:
Ushul fiqh
Dosen Pengampu Bapak
H. Karimullah M.Pd.I
Disusun Oleh:
Imam Hanafi
PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
JURUSAN
TARBIYAH
SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt.
yang telah banyak memberikan beribu-ribu Nikmat kepada kita hambanya. Rahmat
beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan
kepada junjungan kita, pemimpin akhir zaman yang sangat dipanuti oleh pengikutnya
yakni Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam. Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Makalah
Ushul fiqh yang berjudul “ISTISHAB”.
Kami menyadari bahwa dalam
pembuatan makalah ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu
kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.
Pamekasan,
19 mei 2016
Penyusun
KATA
PENGANTAR……………………………………………………
DAFTAR
ISI………………………………………………………………
BAB
1 PENDAHULUAN……………………………………………….
A. Latar Belakang ………………………………………………………
B.
Rumusan Masalah……………………………………………………
BAB
II : PEMBAHASAN……………………………………………
A. Pengertian Istishab
B. Syarat-syarat Istishab
C. Macam- Macam Istishab
D. Contoh Istishab
E. Dasar Hukum Istishab
F. Kehujjahan Istishab
G. Relevansi Istishab
dengan UU Positif serta terhadap Perkembangan Masyarakat pada Zaman Sekarang
BAB
III : PENUTUP………………………………………………..
A. Kesimpulan……………………………………………………..
B.
Saran…………………………………………………………….
DAFTAR
PUSTAKA………………………………………………..
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam hukum Islam terdapat dua
ketentuan hukum yaitu hukum yang disepakati dan hukum yang tidak disepakati.
Seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang kita sepakati tersebut yaitu
Al-Qur’an dan As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Secara umum ada 7 hukum Islam yang
tidak disepakati dan salah satu dia antaranya akan menjadi pokok pembahasan
pada makalah ini yaitu Istishab. ungkapan lain, ia diartikan juga sebagai upaya
menjadikan hukum peristiwa y
Dalam peristilaan ahli ushul,
istishab berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya
sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam ang ada sejak semula tetap berlaku
hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan itu.
B. Rumusan Masalah
Apa pengertian istishab?
Jelaskan macam-macam istishab dan
contohnya!
Apa kehujjahan istishab?
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Istishab
Secara etimologi istishab itu
berasal dari kata is-tash-ha-ba (dalam shigat is-tif’âl, diartikan “sahabat”
atau “teman maka istishab itu etimologi artinya adalah: “selalu menemani” atau
“selalu menyertai”.[1]
Sedangkan secara
istilah (terminologi), terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para
ulama, di antaranya ialah:
Imam Isnawi: Istishab
ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan
karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.
Ibnu al-Qayyim
al-Jauziyah: Istishab ialah mengukuhkan menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan
meniadakan apa yang sebelumnya tiada.
Abdul-Karim Zaidan: Istishab
ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum
terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.
Istishab juga dapat
berarti melanjutkan berlakunya hukum yang telah tetap di masa lalu, diteruskan
sampai yang akan datang selama tidat terdapat yang mengubahnya. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa istishab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah
ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut.[2]
B. Syarat-syarat Istishab
Syafi’iyyah dan Hanabillah serta
Zaidiyah dan Dhahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap
menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu.
Hanafiyyah dan
Malikiyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak saja dan tidak
terhadap aspek yang menarik (ijabi) menjadi hujjah untuk menolak, tetapi tidak
untuk mentsabitkan.[3]
C. Macam- Macam Istishab
Para ulama ushul fiqih mengemukakan bahwa
istishab ada 5 macam yang sebagian disepakati dan sebagian lain
diperselisihkan. Kelima macam Istishab itu adalah:
1.
Istishab
hukum Al- Ibahah Al- Asliyyah
Maksudnya menetapkan hukum
sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang
menunjukkan keharamannya. Misalnya seluruh pepohonan di hutan adalah merupakan
milik bersama umat manusia dan masing- masing orang berhak menebang dan
memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan
tersebut telah menjadi milik sesorang. Berdasarkan ketetapan perintah ini, maka
hukum kebolehan memanfaatkan hutan tersebut berubah menjadi tidak boleh.
Istishab seperti ini menurut para ahli ushul fiqih dapat dijadikan hujjah dalam
menetapkan hukum.
2.
Istishab
yang menurut akal dan syara’ hukumnya tetap dan berlangsung terus.
Misalnya hukum wudhu seseorang yang
telah berwudhu dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang
membatalkannya. Apabila seseorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau
sudah batal, maka berdasarkan Istishab wudhuya dianggap masih ada karena
keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Hal ini sejalan dengan Sabda Rasul “
Jika seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah ada
sesuatu yang keluar atau tidak, maka sekali- kali janganlah ia keluar dari
masjid (membatalkan shalat) sampai kamu mendengar suara atau mencium bau
kentut. (HR. Muslim dan Abu Hurairah).
Istishab bentuk kedua ini terdapat perbedaan
pendapat ulama ushul fiqih. Inu Qayyim al- Jauziyyah berpendapat bahwa Istishab
seperti ini dapat dijadikan hujjah.
Ulama’ Hanafiyah
berpendirian bahwa pendapat seperti ini hanya bisa dijadikan hujjah untuk
menetapkan dan menegaskan hukum yang telah ada, dan tidak bisa dijadikan hujjah
untuk hukum yang belum ada.
Imam Ghazali
menyatakan bahwa istishab hanya bisa dijadikan hujjah apabila didukung oleh
nash atau dalil, itu merujukkan bahwa hukum itu masih tetap berlaku dan tidak
ada dalil yan laing yang membatalkannya.
Sedangkan Ulama
Malikiyah menolak istishab sebagai hujjah dalam beberapa kasus, seperti kasus
orang yang ragu terhadap keutuhan wudhunya. Menurut mereka dalam kasus seperti
ini istishab tidak berlaku, karena apabila sesorang merasa regu atas keutuhan
wudhunya sedangkan sedangkan di dalam keadaan shalat, maka shalatnya batal dan
ia harus berwudhu kembali dan mengulangi shalatnya.
3.
Istishab
terdapat dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang menghususkannya
dan istishab dengan nash selama tidak ada dalil nasakh(yang membatalkannya).
Contoh istishab dengan nash selama tidak ada yang menasakhkannya.
Kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan yang
berlaku bagi umat sebelum Islam tetap wajib bagi umat Islam berdasarkan ayat di
atas, selama tidak ada nash lain yang membatalkannya. Kasus seperti ini menurut
Jumhur ulama’ ushul fiqih termasuk istishab. Tetapi menurut ulama ushul fiqih
lainnya, contoh di atas tidak dinamakan istishab tetapi berdalil
berdasarkankaidah bahasa.
4.
Istishab
hukum akal sampai adannya hukum syar’i
Maksudnya,
umat manusia tidak dikenakan hukum syar’i sebelum datangnya syara’. Seperti tidak
adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia,sampai
datangnya dalil syara’ yang menentukan hukum. Misalnya seseorang menggugat
orang lain bahwa ia berhutang kepadanya sejumlah uang, maka penggugat
berkewajiban untuk mengemukakan bukti
atas tuduhannya, apabila tidaksanggup, maka tergugat bebas dri tuntutan dan ia
dinyatakan tidak pernah berhutang pada penggugat. Istishab seperti ini
diperselisihkan menurut ulama Hanafiyah, istishab dalambentuk ini hanya bisa
menegaskan hukum yang telah ada, dan tidak bisa menetapkan hukum yang akan
datang.
Sedangkan menurut ulama
Malikiyah, Syati’iyah, dan Hanabilah, istishab seperti ini juga dapat
menetapkan hukum syar’i, baik untuk menegaskan hukum yang telah ada maupun
hukum yang akan datang.
5.
Istishab
hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma’ tetapi keberadaan ijma’ itu
diperselisihkan.
Istishab
sepeti ini diperselisihkan para ulama tentang kehujahannya. Misalnya para ulama
fiqih menetapkan berdasarkan ijma’ bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh
bertayamum untuk mengerjakan shalat. Tetapi dalam keadaan shalat, ia melihat
ada air, apakah shalat harus dibatalkan ?
Menurut ulama’ Malikiyyah dan
Syafi’iyyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan shalatnya, karena adanya
ijma’ yang mengatakan bahwa shalatnya sah apabila sebelum melihat air. Mereka
mengaggap hukum ijma’ tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa
ia harus membatalkan shalatnya kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya.
Ulama Hanabilah dan
Hanafiyyah mengatakan orang yang melakukan shalat dengan tayamum dan ketika
shalat melihat air, ia harus membatalkan shalatnya unruk berwudhu. Mereka tidak
menerima ijma’ karena ijma’ menurut mereka hanya terkait denganhukum sanya
shalat bagi orang dalam keadaan tidak adanya air, bukan keadaan tersedianya
air.[4]
D. Contoh Istishab:
Telah terjadi
perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B, kemudian mereka berpisah dan
berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu
maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini B belum dapat kawin dengan
C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan
hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang ada
hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B,
adalah hukum yang ditetapkan dengan istishab.[5]
E. Dasar Hukum Istishab
Dari keterangan dan
contoh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istishab itu bukanlan
cara menetapkan hukum (thuruqul istinbath), tetapi ia pada hakikatnya adalah
menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan
karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Pernyataan ini sangat
diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan
antara yang satu dengan yang lain, seperti dipahami dari contoh di atas.
Seandainya si B boleh kawin dengan si C, maka akan terjadi perselisihan antara
si A dan C atau terjadi suatu keadaan pengaburan batas antara yang sah dengan
yang tidak sah dan antara yang halal dengan yang haram.[6]
F. Kehujjahan Istishab
Para ulama ushul fiqih
berbeda pendapat tentang kehujjahan isthishab ketika tidak ada dalil syara’
yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi:
Ulama Hanafiyah :
menetapkan bahwa istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menolak akibat-akibat
hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda (kebalikan) dengan
penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Dengan
kata lain isthishab itu adalah menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum
yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang
berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk
menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya.[7]
Ulama mutakallimin
(ahli kalam) : bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang
ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya adil. Demikian juga untuk
menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula
berdasarkan dalil. Alasan mereka, mendasarkan hukum pada istishab merupakan
penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada
masa lampau dengan suatu dalil. Namun, untuk memberlakukan hukum itu untuk masa
yang akan datang diperlakukan dalil lain. Istishab, menurut mereka bukan dalil.
Karenanya menetapkan hukum yang ada d i masa lampau berlangsung terus untuk
masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini
tidak dibolehkan syara’.
Ulama Malikiyah, Syafi’iyah,
Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi’ah : bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta
mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil
mengubahnya.Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu,
selama tidak ada adil yang mengubahnya, baik secara qathi’ (pasti) maupun
zhanni (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku
terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Menurut mereka, suatu dugaan
keras (zhan) bisa dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, maka bisa
membawa akibat kepada tidak berlakunya seluruh hukum-hukum yang disyari’atkan
Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Akibat hukum perbedaan kehujjahan istishab :
Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyyah,
Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi’ah, orang hilang berhak Menerima pembagian
warisan pembagian warisan dari ahli warisnya yang wafat dan bagiannya ini
disimpan sampai keadaannya bisa diketahui, apakah masih hidup, sehingga harta
waris itu diserahkan kepadanya, atau sudah wafat, sehingga harta warisnya diberikan
kepada ahli waris lain. Menurut ulama
Hanafiyah, orang yang hilang tidak bisa menerima warisan, wasiat, hibah dan
wakaf, karena mereka belum dipastikan hidup. Sebaliknya, harta mereka belum
bisa dibagi kepada ahli warisnya, sampai keadaan orang lain itu benar-benar
terbukti telah wafat, karena penyebab adanya waris mewarisi adalah wafatnya
seseorang. Alasan mereka dalam hal ini adalah karena istishhab bagi mereka
hanya berlaku untuk mempertahankan hak (harta orang hilang itu tidak bisa
dibagi), bukan untuk menerima hak atau menetapkan hak baginya (menerima waris,
wasiat, hibah dan wakaf).[8]
G. Relevansi Istishab dengan UU Positif serta
terhadap Perkembangan Masyarakat pada Zaman Sekarang
Istishab dipergunakan
dalam Undang-Undang Pidana sebagai landasan, karena segala sesuatu dipandang
mubah sebelum ada ketentuan tegas yang menetapakan keharamannya, dan kebanyakan
dari hukum Undang-Undang perdata pun demikian. Dalam istishab pada dasarnya seseorang
itu dinyatakan tidak bersalah sampai ada bukti secara meyakinkan bahwa orang
tersebut bersalah. Prinsip ini di dalam hukum positif Indonesia khususnya
dikenal dengan istilah praguga tak bersalah.[9]
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Istishab
merupakan landasan hukum yang masih diperselisihkan akan tetapi kita sebagai
umat Islam sepatutnya kita mempelajari dan mengatahui setiap hukum-hukum yang
ada.
Istishab merupakan suatu hukum yang menganggap
tetapnya status sesuatu seperti keadaanya semula selama belum terbukti sesuatu
yang mengubahnya.
Dalam melihat hukum istishab, kita jangan
melihat jangan melihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi mempejari
secara cermat mengenai seluk beluk istishab itu sendiri.
DAFTAR
PUSTAKA
Efendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2008
Koto, Alauddin. Ilmu Fiqhi dan Ushul Fiqih. Cet. 1; Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2004
Yahya, Muhtar. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqhi Islam. Bandun : PT Al-Marif,
1986
Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan
Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Effendi, Satria, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Rifa’i, Moh.,
hUshul Fiqi, Bandung: PT Alma’arif, t.t.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Umam, Chaerul, Ushul Fiqih Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
[2]
Ibid. hlm. 146
[3]
Alauddin Koto, Ilmu
Fiqhi dan Ushul Fiqih. ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),hlm.
162.
[5] Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan
Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.)hlm.143
[8]
Ibid.hlm 99
ISTISHAB
MAKALAH
Memenuhi Tugas: Ushul fiqh
Dosen Pengampu Bapak H. Karimullah M.Pd.I
Disusun Oleh:
Imam Hanafi
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah banyak memberikan beribu-ribu Nikmat kepada kita hambanya. Rahmat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin akhir zaman yang sangat dipanuti oleh pengikutnya yakni Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam. Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Makalah Ushul fiqh yang berjudul “ISTISHAB”.
Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.
Pamekasan, 19 mei 2016
Penyusun
KATA PENGANTAR……………………………………………………
DAFTAR ISI………………………………………………………………
BAB 1 PENDAHULUAN……………………………………………….
A. Latar Belakang ………………………………………………………
B. Rumusan Masalah……………………………………………………
BAB II : PEMBAHASAN……………………………………………
A. Pengertian Istishab
B. Syarat-syarat Istishab
C. Macam- Macam Istishab
D. Contoh Istishab
E. Dasar Hukum Istishab
F. Kehujjahan Istishab
G. Relevansi Istishab dengan UU Positif serta terhadap Perkembangan Masyarakat pada Zaman Sekarang
BAB III : PENUTUP………………………………………………..
A. Kesimpulan……………………………………………………..
B. Saran…………………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………..
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan hukum yaitu hukum yang disepakati dan hukum yang tidak disepakati. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang kita sepakati tersebut yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Secara umum ada 7 hukum Islam yang tidak disepakati dan salah satu dia antaranya akan menjadi pokok pembahasan pada makalah ini yaitu Istishab. ungkapan lain, ia diartikan juga sebagai upaya menjadikan hukum peristiwa y
Dalam peristilaan ahli ushul, istishab berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam ang ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan itu.
B. Rumusan Masalah
Apa pengertian istishab?
Jelaskan macam-macam istishab dan contohnya!
Apa kehujjahan istishab?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Istishab
Secara etimologi istishab itu berasal dari kata is-tash-ha-ba (dalam shigat is-tif’âl, diartikan “sahabat” atau “teman maka istishab itu etimologi artinya adalah: “selalu menemani” atau “selalu menyertai”.[1]
Sedangkan secara istilah (terminologi), terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya ialah:
Imam Isnawi: Istishab ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah: Istishab ialah mengukuhkan menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada.
Abdul-Karim Zaidan: Istishab ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.
Istishab juga dapat berarti melanjutkan berlakunya hukum yang telah tetap di masa lalu, diteruskan sampai yang akan datang selama tidat terdapat yang mengubahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa istishab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut.[2]
B. Syarat-syarat Istishab
Syafi’iyyah dan Hanabillah serta Zaidiyah dan Dhahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu.
Hanafiyyah dan Malikiyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik (ijabi) menjadi hujjah untuk menolak, tetapi tidak untuk mentsabitkan.[3]
C. Macam- Macam Istishab
Para ulama ushul fiqih mengemukakan bahwa istishab ada 5 macam yang sebagian disepakati dan sebagian lain diperselisihkan. Kelima macam Istishab itu adalah:
1. Istishab hukum Al- Ibahah Al- Asliyyah
Maksudnya menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya seluruh pepohonan di hutan adalah merupakan milik bersama umat manusia dan masing- masing orang berhak menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan tersebut telah menjadi milik sesorang. Berdasarkan ketetapan perintah ini, maka hukum kebolehan memanfaatkan hutan tersebut berubah menjadi tidak boleh. Istishab seperti ini menurut para ahli ushul fiqih dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.
2. Istishab yang menurut akal dan syara’ hukumnya tetap dan berlangsung terus.
Misalnya hukum wudhu seseorang yang telah berwudhu dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Apabila seseorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau sudah batal, maka berdasarkan Istishab wudhuya dianggap masih ada karena keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Hal ini sejalan dengan Sabda Rasul “ Jika seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka sekali- kali janganlah ia keluar dari masjid (membatalkan shalat) sampai kamu mendengar suara atau mencium bau kentut. (HR. Muslim dan Abu Hurairah).
Istishab bentuk kedua ini terdapat perbedaan pendapat ulama ushul fiqih. Inu Qayyim al- Jauziyyah berpendapat bahwa Istishab seperti ini dapat dijadikan hujjah.
Ulama’ Hanafiyah berpendirian bahwa pendapat seperti ini hanya bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan dan menegaskan hukum yang telah ada, dan tidak bisa dijadikan hujjah untuk hukum yang belum ada.
Imam Ghazali menyatakan bahwa istishab hanya bisa dijadikan hujjah apabila didukung oleh nash atau dalil, itu merujukkan bahwa hukum itu masih tetap berlaku dan tidak ada dalil yan laing yang membatalkannya.
Sedangkan Ulama Malikiyah menolak istishab sebagai hujjah dalam beberapa kasus, seperti kasus orang yang ragu terhadap keutuhan wudhunya. Menurut mereka dalam kasus seperti ini istishab tidak berlaku, karena apabila sesorang merasa regu atas keutuhan wudhunya sedangkan sedangkan di dalam keadaan shalat, maka shalatnya batal dan ia harus berwudhu kembali dan mengulangi shalatnya.
3. Istishab terdapat dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang menghususkannya dan istishab dengan nash selama tidak ada dalil nasakh(yang membatalkannya). Contoh istishab dengan nash selama tidak ada yang menasakhkannya.
Kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan yang berlaku bagi umat sebelum Islam tetap wajib bagi umat Islam berdasarkan ayat di atas, selama tidak ada nash lain yang membatalkannya. Kasus seperti ini menurut Jumhur ulama’ ushul fiqih termasuk istishab. Tetapi menurut ulama ushul fiqih lainnya, contoh di atas tidak dinamakan istishab tetapi berdalil berdasarkankaidah bahasa.
4. Istishab hukum akal sampai adannya hukum syar’i
Maksudnya, umat manusia tidak dikenakan hukum syar’i sebelum datangnya syara’. Seperti tidak adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia,sampai datangnya dalil syara’ yang menentukan hukum. Misalnya seseorang menggugat orang lain bahwa ia berhutang kepadanya sejumlah uang, maka penggugat berkewajiban untuk mengemukakan bukti atas tuduhannya, apabila tidaksanggup, maka tergugat bebas dri tuntutan dan ia dinyatakan tidak pernah berhutang pada penggugat. Istishab seperti ini diperselisihkan menurut ulama Hanafiyah, istishab dalambentuk ini hanya bisa menegaskan hukum yang telah ada, dan tidak bisa menetapkan hukum yang akan datang.
Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syati’iyah, dan Hanabilah, istishab seperti ini juga dapat menetapkan hukum syar’i, baik untuk menegaskan hukum yang telah ada maupun hukum yang akan datang.
5. Istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma’ tetapi keberadaan ijma’ itu diperselisihkan.
Istishab sepeti ini diperselisihkan para ulama tentang kehujahannya. Misalnya para ulama fiqih menetapkan berdasarkan ijma’ bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan shalat. Tetapi dalam keadaan shalat, ia melihat ada air, apakah shalat harus dibatalkan ?
Menurut ulama’ Malikiyyah dan Syafi’iyyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan shalatnya, karena adanya ijma’ yang mengatakan bahwa shalatnya sah apabila sebelum melihat air. Mereka mengaggap hukum ijma’ tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan shalatnya kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya.
Ulama Hanabilah dan Hanafiyyah mengatakan orang yang melakukan shalat dengan tayamum dan ketika shalat melihat air, ia harus membatalkan shalatnya unruk berwudhu. Mereka tidak menerima ijma’ karena ijma’ menurut mereka hanya terkait denganhukum sanya shalat bagi orang dalam keadaan tidak adanya air, bukan keadaan tersedianya air.[4]
D. Contoh Istishab:
Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B, kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang ada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B, adalah hukum yang ditetapkan dengan istishab.[5]
E. Dasar Hukum Istishab
Dari keterangan dan contoh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istishab itu bukanlan cara menetapkan hukum (thuruqul istinbath), tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain, seperti dipahami dari contoh di atas. Seandainya si B boleh kawin dengan si C, maka akan terjadi perselisihan antara si A dan C atau terjadi suatu keadaan pengaburan batas antara yang sah dengan yang tidak sah dan antara yang halal dengan yang haram.[6]
F. Kehujjahan Istishab
Para ulama ushul fiqih berbeda pendapat tentang kehujjahan isthishab ketika tidak ada dalil syara’ yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi:
Ulama Hanafiyah : menetapkan bahwa istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda (kebalikan) dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Dengan kata lain isthishab itu adalah menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya.[7]
Ulama mutakallimin (ahli kalam) : bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya adil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Alasan mereka, mendasarkan hukum pada istishab merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil. Namun, untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlakukan dalil lain. Istishab, menurut mereka bukan dalil. Karenanya menetapkan hukum yang ada d i masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini tidak dibolehkan syara’.
Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi’ah : bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil mengubahnya.Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada adil yang mengubahnya, baik secara qathi’ (pasti) maupun zhanni (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Menurut mereka, suatu dugaan keras (zhan) bisa dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, maka bisa membawa akibat kepada tidak berlakunya seluruh hukum-hukum yang disyari’atkan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Akibat hukum perbedaan kehujjahan istishab :
Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi’ah, orang hilang berhak Menerima pembagian warisan pembagian warisan dari ahli warisnya yang wafat dan bagiannya ini disimpan sampai keadaannya bisa diketahui, apakah masih hidup, sehingga harta waris itu diserahkan kepadanya, atau sudah wafat, sehingga harta warisnya diberikan kepada ahli waris lain. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang hilang tidak bisa menerima warisan, wasiat, hibah dan wakaf, karena mereka belum dipastikan hidup. Sebaliknya, harta mereka belum bisa dibagi kepada ahli warisnya, sampai keadaan orang lain itu benar-benar terbukti telah wafat, karena penyebab adanya waris mewarisi adalah wafatnya seseorang. Alasan mereka dalam hal ini adalah karena istishhab bagi mereka hanya berlaku untuk mempertahankan hak (harta orang hilang itu tidak bisa dibagi), bukan untuk menerima hak atau menetapkan hak baginya (menerima waris, wasiat, hibah dan wakaf).[8]
G. Relevansi Istishab dengan UU Positif serta terhadap Perkembangan Masyarakat pada Zaman Sekarang
Istishab dipergunakan dalam Undang-Undang Pidana sebagai landasan, karena segala sesuatu dipandang mubah sebelum ada ketentuan tegas yang menetapakan keharamannya, dan kebanyakan dari hukum Undang-Undang perdata pun demikian. Dalam istishab pada dasarnya seseorang itu dinyatakan tidak bersalah sampai ada bukti secara meyakinkan bahwa orang tersebut bersalah. Prinsip ini di dalam hukum positif Indonesia khususnya dikenal dengan istilah praguga tak bersalah.[9]
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Istishab merupakan landasan hukum yang masih diperselisihkan akan tetapi kita sebagai umat Islam sepatutnya kita mempelajari dan mengatahui setiap hukum-hukum yang ada.
Istishab merupakan suatu hukum yang menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaanya semula selama belum terbukti sesuatu yang mengubahnya.
Dalam melihat hukum istishab, kita jangan melihat jangan melihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi mempejari secara cermat mengenai seluk beluk istishab itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Efendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
Koto, Alauddin. Ilmu Fiqhi dan Ushul Fiqih. Cet. 1; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
Yahya, Muhtar. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqhi Islam. Bandun : PT Al-Marif, 1986
Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Effendi, Satria, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Rifa’i, Moh., hUshul Fiqi, Bandung: PT Alma’arif, t.t.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Umam, Chaerul, Ushul Fiqih Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
